Lampung
Gubernur Arinal Dialog Interaktif Bersama Perbankan dan Pelaku Jasa Keuangan, Penyaluran KUR Jadi Topik Pembahasan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berdialog interaktif bersama Perbankan dan Pelaku Jasa Keuangan terkait Optimalisasi Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Provinsi Lampung Tahun 2022, di Graha Wangsa Lampung, Bandarlampung, Senin (7/3/2022).
Dialog dipandu Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Area Lampung Yunus Mulia antara Gubernur Lampung, pimpinan bank negara di Lampung, pelaku jasa keuangan, dan kepala perangkat daerah Pemprov Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Arinal menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dengan pemerintah dalam optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat.
“Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan penyaluran KUR di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah dan Perbankan selaku penyalur KUR perlu mengambil langkah-langkah pro aktif seperti perluasan ruang lingkup penerima manfaat KUR, utamanya di sektor Pertanian secara luas maupun UMKM,” ujar Gubernur Arinal.
Menurut Gubernur, realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung berdasarkan skema Bank Penyalur pada data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp8,57 triliun kepada 274.684 Debitur. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah Rp5,7 triliun dengan debitur 203,493.
“Adapun Realisasi Penyaluran KUR terbesar di Provinsi Lampung terdapat pada Sektor Pertanian, yang merupakan basis utama perekonomian di Provinsi Lampung. Realisasi Penyaluran KUR Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4,5 triliun kepada 163.025 debitur,” ungkapnya.
Sedangkan Tingkat kelancaran pengembalian KUR di Provinsi Lampung Tahun 2021 sangat baik, yaitu hampir mencapai 100 persen. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan Perbankan untuk menyalurkan kredit di Provinsi Lampung pada Tahun 2022.
Lebih lanjut, Gubernur Arinal mengungkapkan dengan Adanya integrasi program KUR dan KPB dapat menjadi solusi kebutuhan modal untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program KPB telah menjadi percontohan pengembangan klaster sektor pertanian nasional karena menciptakan ekosistem dikalangan petani yang dapat mempermudah proses pengajuan, pencairan dan penjaminan kredit, bahkan sampai pemasaran produk pertanian.
Dalam kesempatan yang sama, Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Area Lampung Yunus Mulia menjelaskan terkait capaian Kredit Usaha Rakyat dari PT. Bank Mandiri area Lampung.
Yunus Mulia menuturkan bahwa pihaknya bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) siap mendukung berbagai program pembangunan Lampung sesuai arahan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Pimpinan Wilayah Bank BRI Lampung Harry Purnomo, berharap sinergi dan koordinasi antara Himbara dengan OPD Provinsi Lampung dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendukung berbagai program pembangunan Lampung, khususnya di sektor pertanian secara luas.
Diskusi tersebut dihadiri Pimpinan Perbankan dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Lampung. Kemudian, Kepala Perwakilan BI Lampung, dan Kepala OJK Lampung. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
