Connect with us

Lampung

Gubernur Arinal Dialog Interaktif Bersama Perbankan dan Pelaku Jasa Keuangan, Penyaluran KUR Jadi Topik Pembahasan

Published

on

Foto: Gubernur Arinal saat melakukan dialog interaktif dengan pihak perbankan dan pelaku jasa keuangan (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berdialog interaktif bersama Perbankan dan Pelaku Jasa Keuangan terkait Optimalisasi Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Provinsi Lampung Tahun 2022, di Graha Wangsa Lampung, Bandarlampung, Senin (7/3/2022).

Dialog dipandu Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Area Lampung Yunus Mulia antara Gubernur Lampung, pimpinan bank negara di Lampung, pelaku jasa keuangan, dan kepala perangkat daerah Pemprov Lampung.

Dalam arahannya, Gubernur Arinal menekankan pentingnya sinergi antara perbankan dengan pemerintah dalam optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat.
“Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan penyaluran KUR di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah dan Perbankan selaku penyalur KUR perlu mengambil langkah-langkah pro aktif seperti perluasan ruang lingkup penerima manfaat KUR, utamanya di sektor Pertanian secara luas maupun UMKM,” ujar Gubernur Arinal.

Menurut Gubernur, realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung berdasarkan skema Bank Penyalur pada data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp8,57 triliun kepada 274.684 Debitur. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah Rp5,7 triliun dengan debitur 203,493.

“Adapun Realisasi Penyaluran KUR terbesar di Provinsi Lampung terdapat pada Sektor Pertanian, yang merupakan basis utama perekonomian di Provinsi Lampung. Realisasi Penyaluran KUR Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4,5 triliun kepada 163.025 debitur,” ungkapnya.

Sedangkan Tingkat kelancaran pengembalian KUR di Provinsi Lampung Tahun 2021 sangat baik, yaitu hampir mencapai 100 persen. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan Perbankan untuk menyalurkan kredit di Provinsi Lampung pada Tahun 2022.

Lebih lanjut, Gubernur Arinal mengungkapkan dengan Adanya integrasi program KUR dan KPB dapat menjadi solusi kebutuhan modal untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program KPB telah menjadi percontohan pengembangan klaster sektor pertanian nasional karena menciptakan ekosistem dikalangan petani yang dapat mempermudah proses pengajuan, pencairan dan penjaminan kredit, bahkan sampai pemasaran produk pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Area Lampung Yunus Mulia menjelaskan terkait capaian Kredit Usaha Rakyat dari PT. Bank Mandiri area Lampung.

Yunus Mulia menuturkan bahwa pihaknya bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) siap mendukung berbagai program pembangunan Lampung sesuai arahan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pimpinan Wilayah Bank BRI Lampung Harry Purnomo, berharap sinergi dan koordinasi antara Himbara dengan OPD Provinsi Lampung dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendukung berbagai program pembangunan Lampung, khususnya di sektor pertanian secara luas.

Diskusi tersebut dihadiri Pimpinan Perbankan dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Lampung. Kemudian, Kepala Perwakilan BI Lampung, dan Kepala OJK Lampung. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Beberapa Kegiatan Masih Jadi Temuan BPK, Alzier Sebut Kinerja Inspektorat Lampung Tidak Maksimal

Published

on

Foto: Tokoh Lampung M. Alzier Dianis Thabranie

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Inspektorat Lampung kembali disoal usai sejumlah kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kegiatan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan, serta ada beberapa kegiatan yang masuk kategori kelebihan pembayaran.

Salah satu tokoh Lampung Alzier Dianis Thabranie (ADT), turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung di bawah komando Inspektur Freddy SM.

Alzier menduga, masih cukup banyak kegiatan baik fisik maupun jasa di Tahun Anggaran (2021) yang menjadi temuan BPK menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat Lampung tidak maksimal.

“Inspektorat Lampung tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Sehingga sejumlah kegiatan masih jadi temuan BPK,” ucap Alzier, Kamis (19/05/2022).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana juga turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung. Bahkan ia sampai mempertanyakan kerja Inspektorat Lampung ngapain aja? Mengingat masih cukup banyak kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK.

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar.

Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. Serta jika dikupas semakin dalam masih ada beberapa kegiatan lainnya yang menjadi temuan BPK. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading