Connect with us

Berita Utama

Curhat Atlet Berprestasi Asal Lampung Terkait Bonus Belum Cair, Bakal Jadi Preseden Buruk Bagi Pemprov?

Published

on

Foto: Potongan cuplikan video Podcast Atlet asal Lampung Sutjiati K Narendra dengan Dedi Corbuzier (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Atlet asal Lampung Sutjiati K Narendra yang menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX 2021, dengan berhasil membawa dua medali emas dan satu perak di Cabang Olahraga (Cabor) senam ritmik menarik perhatian publik, Kamis (14/04/2022).

Pencapaian positif yang ia torehkan patut diapresiasi. Namun ketika dirinya datang ke acara Podcast Dedi Corbuzier, terungkap hal yang mencengangkan bahwa bonus yang dijanjikan Pemerintah setempat menjadi haknya tak kunjung datang.

Dilansir dari https://youtu.be/xs-tVDI7TIA, video berdurasi 31 menit 56 detik tersebut, sang atlet berparas cantik ini mengungkapkan bahwa hendak ingin mengikuti ajang kompetisi Sea Games, tapi terkendala karena belum mendapatkan dukungan maksimal dari Pemerintah. Sehingga ia memutuskan untuk menggunakan anggaran pribadi agar tetap dapat mengikuti kompetisi bergengsi itu.

Sutjiati pun menuturkan, saat ini dirinya masih menanti bonus dari prestasi yang ia torehkan pada PON Papua XX kemarin. Namun sampai sekarang bonus yang dijanjikan tersebut belum ia dapatkan.

“Saya ingin sekali ikut di ajang Sea Games, tapi masih terkendala dana. Ini sedang menunggu bonus dari PON kemarin, sekarang sih belum cair. Harapan saya bulan ini bonusnya dapat segera dicairkan,” tutur wanita berusia 18 tahun tersebut kepada Dedi Corbuzier.

Tentunya Curahan Hati (Curhat) dari atlet berprestasi asal Lampung ini harus disikapi serius bagi semua pihak. Baik dari Eksekutif dan Legislatif serta dari seluruh elemen lainnya.

Jangan sampai, kejadian tersebut terulang kembali dan di kemudian hari bakal menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya di dunia olahraga Lampung.

Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Lampung Desca Tama Paksi Moeda menyebut bahwa tahap pengajuan bonus kepada Atlet yang berprestasi pada ajang PON XX Papua kemarin telah diproses.

“Pengajuannya telah kita buat dan saat ini sedang diproses. InsyaAllah secepatnya bonus tersebut dapat dicairkan dan diterima langsung oleh Atlet-atlet yang berprestasi pada ajang PON kemarin” kata Desca sapaan akrabnya.

Desca kembali berdalih bahwa yang di kedepankan pihaknya saat ini adalah proses pengajuannya mesti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita mengacu kepada Permendagri nomor 77/2020. Jadi kita tunggu saja, karena proses pencairan bonus bagi para atlet berprestasi sedang berjalan. Semoga tidak ada kendala,” dalihnya.

Perlu diketahui, proses seremonial penyerahan bonus atlet diserahkan langsung oleh Gubernur saat acara ramah tamah di Mahan Agung atau Rumah Dinas Gubernur, 20 Oktober 2021 lalu.

Besaran bonusnya adalah, Rp250 juta untuk tiap atlet yang meraih medali emas. Untuk atlet peraih medali perak Rp100 juta per orang, dan medali perunggu sebesar Rp50 juta perorang.

Sedangkan, untuk atlet atau peraih medali emas berpasangan mendapatkan hadiah sebesar Rp375 juta lalu bagi atlet yang mendapatkan medali perunggu berpasangan mendapatkan hadiah Rp 75 juta.

Saat proses seremonial itu, hadir jajaran pengurus KONI Lampung serta seluruh cabang olahraga yang mengikuti PON XX di Papua tahun 2021. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

Berulang-ulang Beberapa Kegiatan di Sejumlah OPD Jadi Temuan BPK, Kerja Inspektorat Lampung Ngapain Aja?

Published

on

Foto: (kiri) anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana (kanan) Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Beberapa kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu terungkap setelah BPK menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD agar segera ditindaklanjuti.

Sedikit menjadi refleksi, sebelumnya beberapa kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK. Mulai dari indikasi beberapa kegiatan tidak sesuai ketentuan, serta ada juga beberapa kegiatan masuk kategori kelebihan pembayaran. Lantas, bagaimana kerjanya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)? Kenapa hal serupa terus berulang? Temuan BPK di kegiatan tahun anggaran 2021 hampir sama di tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dilontarkan anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana, Rabu (18/05/2022).

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar. Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading