Connect with us

Berita Utama

Pelatih dan Atlet Sambangi Kantor KONI Lampung, Tagih Bonus yang Pernah Dijanjikan

Published

on

Foto: perwakilan Atlet dan pelatih saat menyambangi kantor KONI Lampung (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Perwakilan pelatih dan atlet Lampung peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua mendatangi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung, Jumat (25/2/2022) siang. Sejumlah orang yang datang untuk mempertanyakan bonus yang menjadi hak mereka sampai saat ini belum diterima.

Perwakilan pelatih dan atlet tersebut, berasal dari beberapa cabang olahraga, diantaranya Angkat Besi, Angkat Berat, Bisbol dan Sofbol, Karate, Muaythai dan Senam.

Intinya mereka menyampaikan keluhan yang sama, yaitu mempertanyakan kejelasan kapan bonus mereka dicairkan. Kedatangan mereka bertujuan menemui Ketua Umum KONI Lampung, M Yusuf Barusman, namun karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, maka mereka diterima Ketua Harian, Hanibal dan Sekum KONI Lampung Subeno, didampingi Bidang Organisasi Alfi Darwin dan Wakabid Humas Edi Purwanto.

Mewakili para pelatih, Muklas, menanyakan bahwa pelatih dan atlet yang selama ini menunggu pencairan bonus yang sudah diserahkan secara simbolis di Mahan Agung oleh Gubernur Lampung, ternyata hingga empat bulan tidak pernah ada kabarnya.

“Mohon disampaikan kepada Ketua Umum KONI Lampung, bahwa kami menunggu hak kami. Selaku pelatih dan atlet kami sudah melaksanakan tugas kami mulai dari Pra PON, hingga PON di Papua dengan sekuat tenaga bahkan dengan berdarah-darah. Tentu kami berhak dong atas bonus sebagai hak kami, maka dari itu kami ke sini menanyakan hak kami ini. Mohon maaf sebelumnya,” kata Muklas, seperti dilansir dari Warta9.con

Lanjut Muklas,sudah beredar kabar uang bonus itu sudah ada di Pemprov Lampung dan dapat dicairkan dari Februari 2022. Namun hingga saat ini, pengurus KONI Lampung masih menunda.

“Seharusnya kami diberikan kemudahan. Selama ini KONI Lampung berani mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan para atlet Lampung. Namun ini kenapa yang dananya sudah ada kok malah ditunda-tunda. Maka dari itu mohon disampaikan kepada bapak Ketua Umum KONI Lampung agar segera menyelesaikan hak-hak para atlet ini,” tambah Muklas.

Sementara itu atlet senior Uyung Hendri dari cabang olahraga Baseball peraih medali perak PON XX Papua mengatakan, bahwa sebagai atlet sudah mengorbankan waktu tidak kurang dari dua setengah tahun untuk persiapan hingga diraihnya medali di PON Papua 2021.

“Kami menjadi atlet sudah berapa kali PON. Dan kali ini benar-benar aneh menurut saya. Barang yang sudah ada dan sangat mudah untuk diurus, kok kelihatannya malah dipersulit sendiri. Kami bukan tanpa alasan datang ke sini. Ketimbang kami harus bicara di luar sana tidak karuan, maka kami sampaikan keluhan dan kebutuhan kami ini pada jalur yang benar,” ujar Uyung.

Dia menambahkan bahwa atlet dituntut untuk membawa Lampung 10 besar. “Kami sudah berjuang dan sudah memberikan yang terbaik. Selama 3 tahun kami berjuang baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Kami sudah memberikan kewajiban, sekarang kami menuntut hak kami,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sherly atlet Karate putri Lampung, menyampaikan apa yang menjadi jeritan hatinya saat ini. “Kami sudah jauh bahkan meninggalkan keluarga, teman-teman dan kepentihgan lainnya saat persiapan selama 3 tahun. Lalu berjuang keras dalam membela Lampung tercinta ini. Tolong Pak Ketua Umum KONI, segera berikan hak bonus kami,” ungkapnya.

Sherly menambahkan, Provinsi lain bonus sudah cair, bahkan ada yang setelah PON selesai langsung dibayar. Berbeda dengan Lampung yang sudah 4 bulan belum juga ada titik terang atau kejelasan kapan bonus akan keluar. “Kenapa Lampung yang sudah ada uangnya, kok malah ditunda-tunda,” tuturnya dengan nada bertanya.

Sementara itu, Ketua Harian Hannibal meminta para atlet dan pelatih peraih medali PON untuk bersabar, sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum KONI Lampung. Yang jelas pengurus KONI saat ini sudah berusaha untuk segera memberikan hak atlet dan pelatih, sesuai dengan pesan Ketua Umum untuk para atlet.

“Saya selaku Ketua Harian, sudah melaporkan pertemuan ini kepada Ketum melalui WA. Intinya para pelatih dan atlet bersabar. Maret akan segera ada titik terangnya,” kata Hannibal.

Pada kesimpulannya, para pelatih dan atlet meminta agar hak mereka sudah tuntas pada pertengahan Maret. “Jika Ketua Umum punya permintaan, maka kami juga minta permintaan yang sama. Agar pencairan bonus kami sudah bisa dilakukan pada pertengah bulan Maret. Jangan hanya kami saja yang disuruh mendengar, suara dan hak kami juga tolong didengar,” tambah Uyung atlet senior dengan tegas.

Sementara itu Charles, pelatih Muaythai juga menegaskan agar KONI Lampung tidak menutup telinga. Karena KONI punya kewajiban melindungi atlet, bukan menelantarkan atlet. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Utama

Berulang-ulang Beberapa Kegiatan di Sejumlah OPD Jadi Temuan BPK, Kerja Inspektorat Lampung Ngapain Aja?

Published

on

Foto: (kiri) anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana (kanan) Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Beberapa kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu terungkap setelah BPK menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD agar segera ditindaklanjuti.

Sedikit menjadi refleksi, sebelumnya beberapa kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK. Mulai dari indikasi beberapa kegiatan tidak sesuai ketentuan, serta ada juga beberapa kegiatan masuk kategori kelebihan pembayaran. Lantas, bagaimana kerjanya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)? Kenapa hal serupa terus berulang? Temuan BPK di kegiatan tahun anggaran 2021 hampir sama di tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dilontarkan anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana, Rabu (18/05/2022).

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar. Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading