Connect with us

Pendidikan

Selama Jalankan UU Pers, Wartawan Tak Dapat Dipidana dengan KUHP Baru

Published

on

Foto: Ketua PFI Lampung Juniardi SH MH

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru memicu kegelisahan di kalangan insan pers. Pasal-pasal seperti Pasal 218 hingga Pasal 264 dinilai berpotensi menjadi “pasal karet” untuk mengkriminalisasi wartawan melalui delik penyebaran berita bohong.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung, Juniardi SH MH, memberikan penegasan hukum yang menenangkan sekaligus mengedukasi. Ia menyatakan bahwa wartawan tetap memiliki imunitas hukum selama bekerja dalam koridor jurnalistik yang benar.

UU Pers: Benteng Lex Specialis

Menurutnya, meskipun KUHP baru telah berlaku, posisi **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** tetap menjadi hukum yang utama bagi profesi jurnalis. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (KUHP).

“Wartawan tetap tidak bisa dipidanakan selama menjalankan tugas jurnalistik seperti meliput, konfirmasi, wawancara, dan investigasi. UU Pers adalah *lex specialis* yang melindungi hak jurnalis. Jadi, jika muncul sengketa akibat pemberitaan, penyelesaiannya wajib menggunakan mekanisme UU Pers, bukan langsung ditarik ke ranah pidana KUHP,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Pemred SINARLAMPUNG.CO ini.

Mekanisme Penyelesaian, Bukan Penjara

Ia menjelaskan bahwa sengketa pers memiliki jalur khusus yang sudah diatur secara komprehensif dalam Pasal 4, 5, 7, dan 11 UU Pers. Jalur tersebut meliputi:
1. **Hak Jawab dan Hak Koreksi:** Memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengklarifikasi.
2. **Hak Tolak:** Melindungi sumber informasi wartawan.
3. **Dewan Pers:** Sebagai lembaga penengah melalui penilaian Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
> “Dalam UU Pers, sanksi bagi perusahaan pers yang tidak melayani Hak Jawab pun bersifat administratif berupa denda, bukan penjara. Inilah yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum dan masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir yang berujung pada kriminalisasi,” tambahnya.

Pesan Untuk Insan Pers

Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan para jurnalis, khususnya di wilayah Lampung, untuk tetap bekerja secara profesional dan mematuhi KEJ. Kepatuhan terhadap kode etik inilah yang akan memperkuat posisi “Lex Specialis” tersebut di mata hukum.

Kita mendorong ke arah koordinasi dengan Polda Lampung (Irjen Pol Helfi Assegaf) atau Kejati, untuk memastikan adanya kesepahaman (*MoU*) bahwa setiap laporan terkait pers harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu.

Sebagai pimpinan media dan organisasi, penekanan pada Pasal 263-264 KUHP ini menjadi pengingat agar jurnalis lebih disiplin dalam verifikasi data (cek dan ricek) untuk menghindari celah “berita bohong”. (Red)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Kadisdik Provinsi Lampung Raih Penghargaan Best Paper Award

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, bersama tim peneliti Universitas Lampung (Unila), berhasil meraih penghargaan Best Paper Award dalam ajang International Conference on Educational Sciences (ICONEDS) 2026 Batch IV.

Penghargaan tersebut terasa istimewa karena diraih dalam konferensi internasional yang diikuti 244 peserta dari enam negara, yakni Indonesia, China, Nepal, Kazakhstan, Pakistan, dan Thailand.

Dari total peserta tersebut, sebanyak 136 orang mengikuti kegiatan secara langsung (offline), sementara 108 lainnya berpartisipasi secara daring (online). Selain itu, tercatat 201 peserta berpartisipasi sebagai presenter atau mengirimkan artikel ilmiah untuk dipresentasikan dalam forum akademik internasional tersebut.

Konferensi yang diselenggarakan Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan (PPSDP) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berlangsung pada 10–11 November 2026 di Surakarta, Jawa Tengah.

Thomas Amirico bersama lima penulis lainnya berhasil mendapatkan penghargaan melalui karya ilmiah berjudul “Reconstructing the D-SMART Data-Driven Education Policy Evaluation Framework in the Digital Transformation Era: Integrating Applied Anthropology and Theory of Change.”

Penelitian tersebut merupakan kolaborasi Thomas Amirico, Risma Margaretha Sinaga, Sunyono, Hasan Hariri, Undang Rosidin, dan Rabiyatul Adawiyah Siregar.

Karya ilmiah itu mengangkat rekonstruksi kerangka evaluasi kebijakan pendidikan berbasis data di era transformasi digital dengan mengintegrasikan pendekatan antropologi terapan dan teori perubahan (Theory of Change).

Dalam daftar penerima penghargaan The Best Paper yang ditampilkan pada konferensi, nama Thomas Amirico dan tim tercatat mewakili Universitas Lampung.

Capaian ini menjadi pengakuan atas kontribusi akademik dan penelitian yang dilakukan insan pendidikan Lampung di tengah persaingan ilmiah lintas negara.

Lebih dari sekadar penghargaan, penelitian tersebut juga membawa gagasan penting mengenai bagaimana kebijakan pendidikan seharusnya disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan data, kondisi sosial masyarakat, serta dampak perubahan yang ingin dicapai.

Di tengah tantangan peningkatan kualitas pendidikan, pendekatan berbasis riset menjadi salah satu kebutuhan penting agar kebijakan tidak hanya berhenti pada program administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan.

Prestasi Thomas Amirico bersama tim Unila di ICONEDS 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi penguatan budaya riset, inovasi, dan pengembangan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading