Connect with us

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Lesty Desak Eksekutif Serius Tangani Wabah PMK di Lampung

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi II DPRD Lampung Lesty Putri Utami (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar serius menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Idul Adha.

Lesty Putri Utami menyebut, wabah ini sudah sangat merugikan dan meresahkan para peternak.

“Para peternak sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yangmati dan terpapar PMK,” kata Lesty Putri Utami kepada wartawan, Sabtu, (25/6/2022).

“Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius. Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagimereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK,” tambah Ketua Satgas Perempuan Tani HKTI DPD Lampung itu.

Ia kemudian mengusulkan agar PMK diumumkan menjadi pandemi. Ini bertujuan agarpemerintah atau dinas terkait agar lebih fokus melakukan penanganan. Lesty mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat taklama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha.

Menurutnya, jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar. Dan harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harussehat dan bebas PMK.

“Sapi, Kerbau dan Kambing yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikansebagai hewan kurban,” katanya.

Kemudian Lesty juga mengusulkan agar pemerintah bisa membantu kerugianpetani yang hewan ternaknya kena PMK.

“Karena itu saya mengusulkan agar pemerintah provinsi dapat membantu mengurangikerugian peternak yang sapi, Kerbau dan kambing terjangkit PMK,” jelas dia.

Untuk pencegahan penularan, pemerintah juga diminta untuk melakukan penyemprotanpada kandang secara masal. Ini bertujuan agar kerugian yang ditanggung oleh peternaksapi kita bisa dikurangi.

Ia mengatakan, jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, pihaknya bakal mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran.

Mengingat, kata dia, penangananmasalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat. Pasalnya, ia mengatakan, masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknyahewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat.

“Itu sebabnya saya berharap pemerintah segera bertindak atas persoalan ini. Karenapenyakit PMK ini sifatnya sudah menjadi pandemi. Kami juga mendorong agar dilakukanrefocusing anggaran apabila terkendala dalam hal dana darurat. Langkah ini sebagaiupaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yangsedang terpuruk karena wabah PMK,” ucap Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut.

Lesty pun mendukung pernyataan Ketua Komisi IV DPR RI yang juga DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin yang telah menyarankan kepada pemerintah pusat agar sapi yang telah terkena penyakit PMK segera dimusnahkan dan pemerintah mengganti rugi atas sapi yang dimusnahkan tersebut. Dan ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang memerintahkandinas terkait untuk melakukan Vaksinasi PMK Provinsi Lampung Tahap satu patut kita apresiasidan dukung.

Perihal bantuan vaksinasi dari pemerintah pusat, Lesty juga bersyukur Lampung adalah penerima bantuan terbesar di Sumatera dari pemerintah pusat, yakni sebesar 37 ribu dosis danoleh pemprov akan distibusikan ke 15 kabupaten/ kota di Lampung.

“InsyaAllah bantuan vaksin itu cukup untuk mengatasi persoalan PMK di Lampung. Vaksinasiadalah penggerak pengendalian dan penanggulangan PMK. Namun agar pelaksanaannya vaksinasi dapat berjalan tepat sasaran, kami dari DPRD siap mengawal dan mengawasikegiatan tersebut,” ujar sulung mantan bupati Lampung Barat dua periode tersebut.

Sebaiknya, saran Lesty, vaksinasi diperioritaskan kepada sapi, kerbau dan sapi yang usianya masih panjang dan belum masuk untuk kurban.

Perlu diketahui, saat ini terdapat lima Kabupaten/Kota yang terdampak PMK, yakni Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Kota Metro dan hingga tanggal 24 Mei 2022, hewan ternak yang tersuspek PMK sebanyak 430 ekor, terkonfirmasi positif 43 ekor, yangmati empat ekor, potong paksa 16 ekor, sembuh 275 ekor dan yang sedang sakit 135 ekor. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading