Connect with us

Lampung

Beberapa Kegiatan Masih Jadi Temuan BPK, Alzier Sebut Kinerja Inspektorat Lampung Tidak Maksimal

Published

on

Foto: Tokoh Lampung M. Alzier Dianis Thabranie

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Inspektorat Lampung kembali disoal usai sejumlah kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kegiatan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan, serta ada beberapa kegiatan yang masuk kategori kelebihan pembayaran.

Salah satu tokoh Lampung Alzier Dianis Thabranie (ADT), turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung di bawah komando Inspektur Freddy SM.

Alzier menduga, masih cukup banyak kegiatan baik fisik maupun jasa di Tahun Anggaran (2021) yang menjadi temuan BPK menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat Lampung tidak maksimal.

“Inspektorat Lampung tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Sehingga sejumlah kegiatan masih jadi temuan BPK,” ucap Alzier, Kamis (19/05/2022).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana juga turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung. Bahkan ia sampai mempertanyakan kerja Inspektorat Lampung ngapain aja? Mengingat masih cukup banyak kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK.

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar.

Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. Serta jika dikupas semakin dalam masih ada beberapa kegiatan lainnya yang menjadi temuan BPK. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Provinsi Lampung Dapat Jatah 37 Ribu Dosis Vaksin PMK

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Lampung-
-Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim Pimpin Apel Siaga Pencanangan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Lampung, sekaligus Vaksinasi Perdana PMK Provinsi Lampung Tahap 1, di Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, Sabtu (25/06/2022).

Dalam amanatnya, Wagub Chusnunia menyampaikan bahwa apel ini adalah sebagai tanda dimulainya vaksinasi PMK tahap satu di Provinsi Lampung.

“Vaksinasi ini dilakukan sebagai motor penggerak pengendalian dan penanggulangan PMK di Provinsi Lampung secara terpadu serta meningkatkan peran serta masyarakat kita dalam melakukan pengendalian PMK ini,” ucap Wagub.

Menurut Wagub, meskipun PMK ini tidak dapat ditularkan kepada manusia, namun penyakit ini sangat berbahaya dan menyebar sangat cepat pada hewan berkuku genap belah seperti kerbau, sapi, kambing dan rusa, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi terutama bagi para peternak.

Saat ini, Menurut Wagub terdapat lima Kabupaten/Kota yang terdampak PMK, yakni Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Kota Metro.

Hingga tanggal 24 mei 2022, hewan ternak yang tersuspek PMK sebanyak 430 ekor, terkonfirmasi positif 43 ekor, yang mati empat ekor, potong paksa 16 ekor, sembuh 275 ekor dan yang sedang sakit 135 ekor.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung bersama dengan Dinas Peternakan Kabupaten / Kota bersama dengan pihak terkait lainnya telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan PMK di Provinsi Lampung.

Diantaranya adalah dengan melakukan pembatasan lalulintas ternak dari luar daerah, membentuk Satgas dan Unit Reaksi cepat penanggulangan PMK, agar tidak terjadi penyebaran dari daerah suspek ke kabupaten lainnya.

“Hari ini kita mendapatkan bantuan 37 ribu dosis vaksin PMK dari Pemerintah Pusat dan akan disistribusikan ke 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,” ucap Chusnunia

“37 ribu vaksin ini merupakan jumlah vaksin terbesar di Sumatera dan Luar Pulau Jawa yang didistribusikan oleh Pemerintah, sebagi bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Lampung, karena Lampung ini adalah salah satu penghasil ternak terbesar di Indonesia,” lanjut Wagub

Adapun kegiatan vaksinasi PMK ini akan dilakukan mulai tanggal 25 juni hingga 7 juli 2022, dan pelaksanaanya akan bekerjasama dengan posko-posko tanggap darurat di Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

“Peruntukan vaksinasi akan diprioritaskan untuk hewan yang sehat dan beresiko tertular PMK, jadi yang sehat juga harus di vaksin, semoga penanggulangan PMK ini dapat berjalan lancar dengan target coverage 70% hewan-hewan di Lampung dapat tercapai,” pungkas Wagub Chusnunia.

Usai melaksanakan Apel, Wagub Chusnunia bersama dengan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjend Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tri Melasari melakukan penyerahan Vaksin PMK kepada 15 Kabupaten/Kota.

Wagub juga menyaksikan vaksinasi perdana PMK Provinsi Lampung Tahap satu di Kampung Dono Arum secara simbolis kepada beberapa ekor sapi, dan kepada pemilik sapi tersebut langsung diserahkan sertifikat vaksin. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading