Lampung
Beberapa Kegiatan Masih Jadi Temuan BPK, Alzier Sebut Kinerja Inspektorat Lampung Tidak Maksimal
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Inspektorat Lampung kembali disoal usai sejumlah kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kegiatan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan, serta ada beberapa kegiatan yang masuk kategori kelebihan pembayaran.
Salah satu tokoh Lampung Alzier Dianis Thabranie (ADT), turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung di bawah komando Inspektur Freddy SM.
Alzier menduga, masih cukup banyak kegiatan baik fisik maupun jasa di Tahun Anggaran (2021) yang menjadi temuan BPK menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat Lampung tidak maksimal.
“Inspektorat Lampung tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Sehingga sejumlah kegiatan masih jadi temuan BPK,” ucap Alzier, Kamis (19/05/2022).
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana juga turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung. Bahkan ia sampai mempertanyakan kerja Inspektorat Lampung ngapain aja? Mengingat masih cukup banyak kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK.
“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.
Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.
“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.
“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.
Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.
Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar.
Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. Serta jika dikupas semakin dalam masih ada beberapa kegiatan lainnya yang menjadi temuan BPK. (Gus)
Lampung
Gubernur Lampung Soroti Peran Strategis Sumbagsel dalam Peta Pembangunan Nasional
Alteripost Palembang – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Halal Bihalal Masyarakat Perantau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang digelar di Griya Agung, rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Kehadiran Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempererat sinergi dan kolaborasi antardaerah di wilayah Sumbagsel.
Usai kegiatan, Mirza mengapresiasi terselenggaranya ajang silaturahmi yang mempertemukan perantau dari lima provinsi di kawasan tersebut. Ia menilai, banyak tokoh asal Sumbagsel kini telah menempati posisi strategis di tingkat nasional.
“Ke depan, kita berharap tokoh-tokoh tersebut dapat berkontribusi lebih dalam mengejar ketertinggalan Sumbagsel agar semakin maju dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan kawasan Sumbagsel secara menyeluruh.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat ikatan kultural masyarakat Sumbagsel yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Keakraban dan kekerabatan ini diharapkan semakin nyata dalam langkah bersama membangun daerah, tanpa mengesampingkan wilayah lain di Indonesia,” kata Herman Deru.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti perlunya percepatan pembangunan di kawasan Sumbagsel yang dinilai mulai tertinggal dibanding wilayah lain seperti Indonesia Timur dan Kalimantan.
“Dulu kita unggul, tetapi sekarang pertumbuhan di wilayah lain sangat pesat. Karena itu, kita perlu memetakan potensi Sumbagsel secara bersama-sama,” katanya.
Ia mendorong lima provinsi di Sumbagsel untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan guna mengoptimalkan potensi daerah dan mempercepat kemajuan kawasan.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dorongan untuk membangun daerah asal bukanlah bentuk primordialisme, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk berkontribusi.
“Kita memerlukan kesolidan untuk memanfaatkan akses kuat terhadap kebijakan nasional. Dalam kurun 2027–2029, ada peluang percepatan program strategis seperti pembangunan Tol Trans Sumatera,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan pentingnya sinergi kolektif antara tokoh nasional dan kepala daerah di Sumbagsel. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali semangat kejayaan maritim Sriwijaya dalam konteks pembangunan modern.
Momentum ini dinilai menjadi titik awal penguatan sinergi lintas daerah di Sumatera Bagian Selatan untuk menyelaraskan visi pembangunan, mengoptimalkan potensi bersama, serta mendorong percepatan kemajuan kawasan yang berdaya saing di tingkat nasional.(*)

