Lampung
Lantik Ketua TP PKK Pringsewu, Tubaba dan Mesuji, Ini Pesan Riana Sari Arinal
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, melantik Ketua TP. PKK Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat, bertempat di Gedung Pusiban, Minggu (22/05/2022).
Ketua TP PKK yang dilantik adalah, Rusdiana Adi sebagai Ketua TP PKK Pringsewu, Pori Sulpakar Ketua TP PKK Mesuji dan Novianti Nopriwan Ketua TP PKK Tulang Bawang Barat (Tubaba).
Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tubab Periode 2017-2022 yang telah bersinergi dan melaksanakan tugas dengan baik dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK serta mengembangkan kerajinan daerah dan para pengrajinnya.
Selanjutnya ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat Periode 2017-2022 yang telah memberikan dukungan dan bimbingan secara penuh kepada TP PKK dan Dekranasda sehingga dapat terus berkarya dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
“Ucapan selamat saya sampaikan kepada Ibu Rusdiana Adi, Ibu Pori Sulpakar dan Ibu Novianti Nopriwan yang baru saja dilantik sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tubaba. Selamat bertugas, saya yakin Ibu-ibu semua dapat mengemban amanah ini dengan baik untuk membantu dan mendukung tugas para Pj Bupati di Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tubaba,” ucap Riana Sari.
Ketua TP PKK menambahkan beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan amanah yang telah dititipkan dan dipercayakan selaku Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tubaba.
Agar masing – masing dapat memahami tuntutan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, menciptakan inovasi dan terobosan program, melakukan konsolidasi internal.
Peran Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda menjadi sangat penting untuk menggerakkan seluruh sumber daya serta menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini masyarakat menunggu aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya.
Pelaksanaan Program SIGER (Saatnya Ikut berGErak untuk Rakyat yang membutuhkan) agar dapat diteruskan menjadi gerakan bersama, sebagai implementasi dari rasa empati dan tolong menolong di lingkungan masyarakat.
TP PKK agar turut berperan, serta mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan pernikahan usia anak, edukasi pola asuh anak dan remaja, peningkatan kepesertaan KB dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas.
“Inovasi program yang kita sepakati bersama untuk tahun 2022 dan 2023 adalah mewujudkan minimal satu Desa Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak sekaligus Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting berbasis desa dengan mengoptimalkan fungsi Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Dasawisma serta sinergi antar OPD. Agar hal ini dapat didukung secara penuh,” tegasnya.
Dengan adanya serah terima ini, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung berharap Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tubaba dapat segera melanjutkan program kerja dan kegiatan yang ada di TP PKK Kabupaten masing-masing sampai dilantiknya Ketua Tim Penggerak PKK yang definitif.
Riana Sari mengajak, Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tubaba, untuk melangkah bersama, saling mengisi, bersinergi dan menjalin hubungan koordinasi yang harmonis, sehingga Visi dan Misi Gubernur Lampung untuk menciptakan Masyarakat Lampung Berjaya dapat terwujud.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gerakan PKK memiliki nilai yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan daerah. Hal ini kita ketahui bahwa gerakan PKK telah menjadi gerakan masyarakat yang bersifat nasional serta sangat efektif dalam memperdayakan dan mendekatkan kesejahteraan keluarga melalui upaya pembangunan dan pendekatan kualitas hidup keluarga dan kualitas sumber daya manusia.
PKK memiliki power yang ideal sebagai Mitra pemerintah untuk memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
Hadir dalam Acara tersebut, Kadis PP dan PA Fitrianita Damhuri, Kadis Kesehatan Reihana, Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Tommy Efra Handarta, Sekdis PMDes dan Transmigrasi. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
Dihadiri Bupati, TP-PKK Tuba Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah Pada Seluruh Kader
