Lampung
Riana Sari Ajak Masyarakat Pringsewu Tingkatkan Ketaqwaan Kepada Allah SWT
Alteripost.co, Pringsewu-
Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, menghadiri Pengajian Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Penggerak PKK, di Masjid Asmaul Husna Islamic Center Kabupaten Pringsewu, Kamis (19/5/2022).
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan fisik semata tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan mental spiritual.
“Untuk itu Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah menempatkan program Keagamaan dan Bina Keluarga sebagai salah satu program prioritas dalam mewujudkan ketahanan keluarga,” kata Riana Sari.
Riana Sari Arinal berharap, Pengajian ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus menjadi wadah untuk terus belajar, memperbaiki akidah serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
“Sehingga apa yang kita dapat dalam pengajian ini dapat kita implementasikan, baik untuk diri kita pribadi, keluarga, maupun masyarakat untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang lebih baik,” harap Riana Sari.
Pada akhir sambutannya, Riana Sari Arinal mengatakan pelaksanaan pengajian di Kabupaten Pringsewu hari ini sangat istimewa, karena dilaksanakan hanya beberapa hari menjelang selesainya tugas Hi. Sujadi Saddat dan Hj. Nurrohmah Sujadi sebagai Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pringsewu. Riana Sari mengungkapkan, sudah banyak prestasi dan kemajuan yang dicapai Kabupaten Pringsewu di masa kepemimpinannya.
“Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan semua jasa dan karya yang telah dilakukan untuk kemajuan daerah Pringsewu menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Dan kita semua berdoa semoga Kabupaten Pringsewu nantinya akan mendapatkan pemimpin yang amanah,” pungkas Riana Sari.
Dalam kegiatan pengajian juga diserahkan sejumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan TP PKK Provinsi Lampung kepada Masjid Miftahul Huda senilai Rp 25 Juta, Masjid Al Ikhlas senilai Rp 15 Juta, santunan kepada 20 anak yatim dan kaum duafa, dan oven listrik kepada Pondok Lansia Gimbar Alam.
Hadir dalam pengajian Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Rektor UIN Raden Intan. (rls)
Lampung
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)

