Lampung
PWI Lampung dan PLN Siap Berkolaborasi, Terangi Negeri, Luruskan Informasi
Alteripost.co, Bandarlampung-
PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung (Persero) bersilaturahmi dengan PWI Lampung di Jalan Ahmad Yani No 7, Durian Payung, Bandar Lampung, Kamis, 23 Juni 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka memperkuat hubungan antara PWI dan PLN Indonesia di Provinsi Lampung khususnya.
Hadir dalam silaturahmi itu Manager Komunikasi dan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Lampung Elok, Asisten Manajer (Asmen) Komunikasi Darma Saputra, Staf Komunikasi Tari. Mereka diterima langsung oleh Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah beserta jajarannya.
Manager Komunikasi dan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Lampung Elok mengatakan, kehadiran pihaknya dalam rangka mempererat komunikasi yang selama ini telah terjalin dengan PWI Lampung sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.
Selain itu, pihaknya juga siap berkolaborasi dengan PWI Lampung dalam rangka peningkatan kompetensi kehumasan jajaran PLN di Provinsi Lampung, tujuannya untuk menerangi negeri dengan meluruskan informasi-informasi yang sesuai data dan fakta kepada masyarakat.
“PLN ingin mengadakan workshop untuk pegawainya. Kita akan melibatkan unit-unit PLN menjadi peserta kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan. Tujuannya adalah untuk meluruskan informasi yang berkembang supaya tidak menjadi isu liar,” ujarnya
PLN Unit Induk Distribusi Lampung, menurutnya, berharap PWI Lampung dapat menjadi mentor dalam memberikan pelatihan jurnalistik dan pemahaman tentang UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sementara, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan pihaknya sangat menyambut baik agenda pelatihan jurnalistik PLN Lampung. Ia menerangkan bila PWI Lampung telah memiliki Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) yang memiliki mentor wartawan berpengalaman dan berkompeten.
Wira menjelaskan, SJI menjadi unit kerja PWI Lampung dalam rangka membantu stakeholder untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan jurnalistik.
Bukan hanya itu, SJI juga telah menyiapkan wartawan berpengalaman untuk membantu mengajarkan cara penulisan dan pembuatan konten foto, video, dan penyebarluasannya secara digital. “Untuk SDM sudah kami siapkan wartawan utama,” kata dia.
Ia menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka peningkatan kemampuan jurnalistik dan juga menjaga muruah wartawan sebagai profesi yang mulai di Bumi Ruwa Jurai.
“Wartawan itu bukan mengukur ketebalan aspal melainkan hanya menyampaikan informasi dari narasumber sesuai fakta. Kita menjaga martabat wartawan, siapa lagi kalau bukan kita,” ujarnya. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Wali Kota Eva Dwiana Lepas Ribuan Peserta Bandar Lampung Color Run 2026
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
