DPRD
Lesty Desak Eksekutif Serius Tangani Wabah PMK di Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar serius menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Idul Adha.
Lesty Putri Utami menyebut, wabah ini sudah sangat merugikan dan meresahkan para peternak.
“Para peternak sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yangmati dan terpapar PMK,” kata Lesty Putri Utami kepada wartawan, Sabtu, (25/6/2022).
“Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius. Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagimereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK,” tambah Ketua Satgas Perempuan Tani HKTI DPD Lampung itu.
Ia kemudian mengusulkan agar PMK diumumkan menjadi pandemi. Ini bertujuan agarpemerintah atau dinas terkait agar lebih fokus melakukan penanganan. Lesty mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat taklama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha.
Menurutnya, jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar. Dan harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harussehat dan bebas PMK.
“Sapi, Kerbau dan Kambing yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikansebagai hewan kurban,” katanya.
Kemudian Lesty juga mengusulkan agar pemerintah bisa membantu kerugianpetani yang hewan ternaknya kena PMK.
“Karena itu saya mengusulkan agar pemerintah provinsi dapat membantu mengurangikerugian peternak yang sapi, Kerbau dan kambing terjangkit PMK,” jelas dia.
Untuk pencegahan penularan, pemerintah juga diminta untuk melakukan penyemprotanpada kandang secara masal. Ini bertujuan agar kerugian yang ditanggung oleh peternaksapi kita bisa dikurangi.
Ia mengatakan, jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, pihaknya bakal mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran.
Mengingat, kata dia, penangananmasalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat. Pasalnya, ia mengatakan, masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknyahewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat.
“Itu sebabnya saya berharap pemerintah segera bertindak atas persoalan ini. Karenapenyakit PMK ini sifatnya sudah menjadi pandemi. Kami juga mendorong agar dilakukanrefocusing anggaran apabila terkendala dalam hal dana darurat. Langkah ini sebagaiupaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yangsedang terpuruk karena wabah PMK,” ucap Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut.
Lesty pun mendukung pernyataan Ketua Komisi IV DPR RI yang juga DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin yang telah menyarankan kepada pemerintah pusat agar sapi yang telah terkena penyakit PMK segera dimusnahkan dan pemerintah mengganti rugi atas sapi yang dimusnahkan tersebut. Dan ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang memerintahkandinas terkait untuk melakukan Vaksinasi PMK Provinsi Lampung Tahap satu patut kita apresiasidan dukung.
Perihal bantuan vaksinasi dari pemerintah pusat, Lesty juga bersyukur Lampung adalah penerima bantuan terbesar di Sumatera dari pemerintah pusat, yakni sebesar 37 ribu dosis danoleh pemprov akan distibusikan ke 15 kabupaten/ kota di Lampung.
“InsyaAllah bantuan vaksin itu cukup untuk mengatasi persoalan PMK di Lampung. Vaksinasiadalah penggerak pengendalian dan penanggulangan PMK. Namun agar pelaksanaannya vaksinasi dapat berjalan tepat sasaran, kami dari DPRD siap mengawal dan mengawasikegiatan tersebut,” ujar sulung mantan bupati Lampung Barat dua periode tersebut.
Sebaiknya, saran Lesty, vaksinasi diperioritaskan kepada sapi, kerbau dan sapi yang usianya masih panjang dan belum masuk untuk kurban.
Perlu diketahui, saat ini terdapat lima Kabupaten/Kota yang terdampak PMK, yakni Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Kota Metro dan hingga tanggal 24 Mei 2022, hewan ternak yang tersuspek PMK sebanyak 430 ekor, terkonfirmasi positif 43 ekor, yangmati empat ekor, potong paksa 16 ekor, sembuh 275 ekor dan yang sedang sakit 135 ekor. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

