Lampung
Pemprov Lampung Sebut PKOR Wayhalim Bakal Jadi Lokasi UMKM Center
Alteripost.co, Bandarlampung-
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, Memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait UMKM Center Lampung, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Jumat(01/07/2022).
Hadir dalam Rapat Tim dari Kementrian BUMN Pusat, Kepala BPKAD Lampung, Kadis Koperasi dan UKM Lampung, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Lampung, Plt. Karo Perekonomian, Sekdis Pariwisata dan Ekraf, Kabid Bappeda, Kabid Dinas Pemuda dan Olahraga.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, menjelaskan bahwa surat Gubernur Lampung Nomor 5181/0424/04/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Dukungan Pembangunan UMKM Center melalui Skema CSR, telah diajukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI.
Dalam rangka mendorong tumbuhnya pusat hilirisasi dari produk-produk UMKM yang berbasis komoditas unggulan Lampung, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menginisiasi membangun UMKM Center yang akan menjadi pusat promosi, edukasi dan pemasaran bagi produk-produk UMKM unggulan dari 15 Kab/Kota se-Provinsi Lampung di kota Bandar Lampung.
Tujuan berdirinya UMKM ini untuk mempermudah customer mencari pusat oleh-oleh khas Lampung, pusat informasi dan promosi produk-produk unggulan UMKM yang ada di Provinsi Lampung, membangkitkan usaha produk UMKM sekaligus pemasaran produknya, meningkatkan perekonomian daerah melalui peran UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan usaha UMKM, tersentralisasinya pemasaran produk UMKM se Provinsi Lampung, adanya persaingan produk secara kompetitif dan peningkatan daya saing bagi pelaku UMKM.
Manfaat adanya UMKM Center adalah, agar produk UMKM dapat dikenal masyarakat luas baik domestik, regional dan internasional, UMKM Center akan memfasilitasi sebanyak lebih kurang 60 UMKM yang akan dikurasi dan memenuhi standar yang dibagi dalam beberapa kluster sesuai dengan jenis produk UMKM dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, antara lain: UMKM produsen kuliner makanan khas Lampung.
UMKM produsen kerajinan wastra dan tapis Lampung, beserta produk-produk turunannya.
UMKM produsen produk pertanian berbasis komoditi domestik seperti kopi, cokelat, dan lain-lain.
Diharapkan dengan dibangunnya UMKM Center ini akan meningkatkan Kuantitas dan Kualitas kinerja pengelolaan UMKM sehingga akan tercipta UMKM yang tangguh, mandiri dan berdaya saing serta dapat meningkatkan kualitas produk UMKM yang dibutuhkan pasar dan akan dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap penyerapan tenaga kerja, serta kontribuai terhadap peningkatan perekonomian Lampung.
Lokasi pembangunan UMKM Center direncanakan di bangun di tanah milik pemerintah provinsi lampung di lingkungan Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim. Kota Bandarlampung yang sangat strategis bersebelahan dengan Jalan Soekarno Hatta dan terkoneksi dengan Pintu Tol Kota Baru.
Waktu pelaksanaan pembangunan UMKM Center direncanakan selama delapan bulan pada Tahun Anggaran 2022.
Seusai melakukan rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi dan Tim dari Kementrian BUMN Pusat melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana dibangunnya UMKM Center di PKOR Way Halim Bandar Lampung. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
