Lampung
Pererat Jalinan komunikasi, PWI Lampung Sabut Kunjungan KPPU
Alteripost.co, Bandarlampung–
Ketua beserta jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung menerima kunjungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Balai Wartawan Hi Solfian Akhmad, Selasa (5/7/3022).
Dalam kunjungan itu, Ketua Kantor Wilayah II KPPU Wahyu Bekti Anggoro berharap adanya sinergitas dengan PWI.
Apalagi, Wahyu menilai, PWI Lampung merupakan organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.
“Dengan kedatangan kami di sini, KPPU berharap ada sinergi kedepannya dengan PWI yang merupakan organisasi wartawan terbesar,” kata Wahyu.
Untuk itu, dia berharap, silaturahmi antara KPPU dan wartawan bisa lebih dipererat.
Dia menceritakan, KPPU merupakan lembaga independen yang berfungsi mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat.
“Kanwil II KPPU di Lampung pertama kali dibentuk tahun 2019. Artinya sudah tiga tahunan berada di Lampung,” terangnya.
Meski demikian, dia menjelaskan, dalam pengawasan persaingan usaha, KPPU hanya memberikan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha.
Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah berharap adanya keterlibatan organisasi wartawan dalam mengawasi persaingan usaha di Lampung.
“Kami sangat berharap dilibatkan dalam mengawasi persaingan usaha di Lampung bersama KPPU. Tentu sesuai dengan tupoksi kami,” kata Wira.
Dia juga berharap, KPPU juga tetap mempertahanlan keterbukaan informasi. “Ketika ada informasi yang memang terbuka untuk publik tentu bisa kami sebarluaskan. Sehingga bisa cepat sampai di masyarakat,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Wira juga berharap, KPPU dapat mengawasi persaingan usaha pers. Sebab, pers juga termasuk dalam industri.
“Karena kami bergantung pemasukkan seperti iklan dan sebagainya. Jadi perusahaan media itu juga bisnis, tentu dengan tidak mengacuhkan kode etik jurnalistik,” jelasnya.
Karena itu, dia berharap, KPPU memberikan perhatian dalam mengawasi pers. Khususnya dalam persaingan usaha media.
Di sisi lain, Sekertaris PWI Lampung Andi S Panjaitan mengapresiasi kunjungan jajaran KPPU ke Balai Wartawan Hi Solfian Akhmad.
Andi juga sangat mendukung adanya sinergitas dan kolaborasi antara PWI Lampung dan Kanwil II KPPU.
“Kami berterima kasih atas kunjungan ke PWI Lampung. Tentunya kita berharap adanya sinergitas antara PWI dengan KPPU,” sebutnya.
Diketahui, dalam kunjungan itu dihadiri Bendahara PWI Ratna Minangsari, Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Organisasi Eka Setiawan, Wakabid Pembelaan Wartawan Juniardi, Wakabid Media Siber Amirudin Sormin, Wakabid Kesejahteraan Elkana Rio dan Ketua PWI Peduli Zaini Tubara. (Rls)
Lampung
Sekdaprov Marindo Kukuhkan Pengurus KORPRI Way Kanan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.

Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)

