Lampung
ORARI Siap Bersinergi Dengan Pemprov Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Callsign, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Seragam sebagai tanda keanggotaan Orari dari Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Lampung Iwan Novriza, di Mahan Agung, Selasa (13/09/2022).
Orari menurut Iwan Novriza, adalah organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial dan non-politik.
Iwan Novriza mengatakan bahwa Orari Daerah Lampung selama ini banyak berkegiatan di bidang sosial dan mitigasi kebencanaan, Orari juga selama ini giat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi menggelar Special Event Station (SES) pada kegiatan-kegiatan besar daerah, seperti HUT Provinsi, dan lain sebagainya.
“Special Event Station biasanya akan diikuti oleh seluruh anggota Orari se-Indonesia, bahkan oleh manca negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam, karena Orari juga tergabung dalam International Amateur Radio Union (IARU) Region 3,” ucap Iwan.
Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi Pemerintah, Lembaga, dan Ekosistem Telekomunikasi dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio.
Terkait mitigasi bencana, keberadaan media penyiaran, khususnya radio, sangat penting dan dapat diandalkan menjadi media penyampai informasi kebencanaan.
Di kala seluruh infrastruktur komunikasi jatuh akibat terjadinya bencana, salah satu media yang efektif dalam menciptakan sistem informasi yang ideal adalah komunikasi radio.
Oleh karenanya Gubernur Arinal Djunaidi memberikan perhatian khusus agar organisasi seperti Orari dan Rapi dapat turut berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
“Semua organisasi yang berkaitan dengan siber kita koordinasikan dengan kominfo, kita lakukan pemetaan potensi di setiap wilayah, baik itu bencana dan lain sebagainya, jadi pemerintah selalu siap,” ucap Gubernur
“Tidak hanya itu, bangun komunikasi dengan berbagai instansi lintas sektoral, misal dengan Kesbangpol terkait aksi massa, jadi aktif disemua kegiatan tidak hanya dibidang sosial dan kebencanaan,” tegas Gubernur.
Pada kesempatan tersebut Gubernur juga direncanakan akan memberikan bantuan 1 Unit Ambulan kepada Orari Daerah Lampung sebagai sarana transportasi untuk membantu warga yang membutuhkan.
“Mohon digunakan sebagaimana mestinya, jangan disalah gunakan untuk gaya-gayaan, saya memberikan ini karena saya juga dulu anggota Orari, tapi harus tetap sesuai aturan, silahkan diajukan surat resmi terlebih dahulu,” pinta Gubernur.
Selain Gubernur Lampung dan Ketua Orari Daerah Lampung, hadir juga pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) kelas II Lampung, Enik Sarjumanah. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
