DPRD
Elly Wahyuni Siap Sinkronisasi Aspirasi Konstituen Dengan Program Pemda
Alteripost.co, Pesawaran-
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni melangsungkan kegiatan serap aspirasi atau reses di beberapa titik wilayah Daerah Pemilihan (Dapilnya). Berlangsung dari tanggal 12-15 September, terungkap beberapa keluhan dan keinginan dari masyarakat.
Seperti keluhan perihal infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan dan saluran drainase. Selain itu, masyarakat pun meminta bantuan pupuk dan bibit untuk peningkatan di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi profesi dari mayoritas Konstituen Elly Wahyuni.
Menanggapi hal tersebut, Srikandi Gerindra Lampung tersebut berjanji bakal memperjuangkan aspirasi dari Konstituennya. Ia pun menyebut akan mensinkronisasikan keinginan dari masyarakat dengan program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
“Jadi tadi reses di Pesawaran, masyarakat di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima menaruh harapan untuk aspirasinya dapat diperjuangkan,” ucap Elly.
Tentunya kata Elly, pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran Dewan (E-Pokir). Sehingga dapat segera direalisasikan di tahun anggaran berikutnya.
“Aspirasi-aspirasi dari masyarakat sudah kita catat. Ini sebagai bentuk keseriusan saya dalam memperjuangkan keinginan dan kepentingan dari rakyat, Insya Allah secepatnya dapat terealisasikan,” pungkas Elly. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
