DPRD
Jauharoh Haddad Siap Perjuangkan Aspirasi dari Konstituen
Alteripost, Lampung Tengah-
Infrastruktur jalan rusak masih menjadi keluhan utama masyarakat yang terungkap dalam kegiatan reses yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Dapil Lampung Tengah Jauharoh Haddad, Sabtu (17/09/2022).
Hal ini seperti yang dikeluhkan warga yang hadir dalam kesempatan tersebut, ia berujar bahwa perbaikan infrastruktur sangat diperlukan untuk menunjang roda perekonomian di wilayah setempat.
“Harapannya Ibu Jauharoh Haddad dapat memperjuangkan aspirasi kami, jalan-jalan yang rusak bisa segera diperbaiki lah dalam waktu dekat ini,” harapnya.
Menanggapi keluhan dari Konstituennya, anggota DPRD Lampung Jauharoh Haddad mengaku siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dan meminta para warganya untuk menunjukkan lokus dan usulan proposal yang sebelumnya telah disetujui oleh pamong Kelurahan maupun Kecamatan setempat.
“Silahkan dibuat usulannya melalui proposal, insya Allah akan saya tindak lanjuti melalui program kerja (E-Pokir) di tahun anggaran mendatang. Tentunya akan saya koordinasikan juga dengan pihak terkait,” ucap Srikandi PKB Lampung tersebut.
Selain keluhan infrastruktur, masyarakat yang hadir juga mengeluhkan mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu juga hasil singkong, karet dan hasil pertanian yang menurun jadi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat setempat. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
