DPRD
Ismet Roni: Komisi IV Dukung Upaya Pemerintah Hadirkan Solusi Atasi Kemacetan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Lembaga Legislatif melalui Komisi IV DPRD Lampung meminta seluruh pihak terkait, untuk mendukung pelebaran pelebaran Jalan Lintas Barat (Jalinbar) untuk mengurangi kemacetan.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni, pelebaran jalan perlu diperjuangkan bersama untuk diusulkan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Arinal Djunaidi.
“Saya kira ini perlu diperjuangkan bersama. Jadi nanti para Bupati dan BPJN bisa mengusulkan ke pak Gubernur. Supaya bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” kata Ismet saat Diskusi Publik PWI Lampung, Kamis (6/10/2022).
Apalagi, dia menilai, Gubernur Arinal Djunaidi memiliki rekam jejak yang baik dalam lobi-lobi ke Pemerintah Pusat.
“Pak gubernur kita ini sangat luar biasa dalam berjuang. Tapi beliau harus mendapatkan dukungan kita semua,” terangnya.
Untuk itu, dia berharap, melalui diskusi publik PWI Lampung ini, dapat menghadirkan solusi dalam mengatasi kemacetan di Jalinbar.
Sehingga, solusi tersebut bisa diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) supaya Jalinbar ini masuk skala prioritas.
“Secara politik, Komisi IV DPRD Lampung juga siap mendukung dan mendorong solusi kemacetan di Jalinbar,” tuturnya.
Selain itu, dia menyebutkan, perlu diberikan solusi jangka pendek terlebih dahulu dalam mengatasi kemacetan. Seperti rekayasa lalu lintas. (*)
Alteripost Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay meminta areal kota baru di fungsikan sementara menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sat Pol PP. Selasa (30/04/2024)
Mingrum Gumay menyebutkan bahwa kritik publik terhadap mangkraknya pembangunan di kota baru menjadikan dirinya termotivasi mendorong dan merekomendasikan pemanfaatan tata ruang di kota baru menjadi pusdiklat sat pol PP.
Di depan gubernur dan pihak terkait saya meminta pada kesempatan kali ini untuk mendorong dan mewujudkan pemanfaatan tata ruang kotabaru menjadi pusdiklat Satpol PP, selain menjadikan pusat pelatihan Sat Pol PP juga bisa di fungsikan untuk menjaga aset daerah disana “ Ujar Mingrum.
Ia juga menyebutkan pemanfaatan dan pengalihan fungsi sementara dapat menekan potensi kriminal dan lainnya yang digunakan oleh sejumlah pihak di area kota baru tersebut.
“ Saya lihat banyak pasangan muda-mudi yang duduk disana tanpa adanya pengawasan, kemudian saya dengar tempat itu juga digunakan untuk balap liar, mabuk-mabukan hingga transaksi narkotika “ Lanjutnya
Mingrum mengatakan salah satu faktor tidak berjalannya maksimal keberlanjutan pembangunan disana akibat dari kekuatan anggaran daerah yang belum memadai tetapi pemerintah juga tidak boleh melakukan pembiaran aset daerah di kota baru, jadi mari kita lakukan inovasi berbasis kreativitas disana.
“Silahkan diusulkan programn yang akan dilakukan dikotabaru, nanti kita bahas saat pembahsan di perubahan, saya pastikan DPRD akan dukung usulan tersebut “ Tutupnya.(*)
Gubernur Lampung Arinal Bersama Ribuan Masyarakat Hadiri Pengajian Akbar di Lamteng
Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Buka Seminar Kesehatan
Gubernur Lampung Arinal Tinjau Operasi Pasar Murah di Lamteng
