Lampung
Dinkes Provinsi: Peredaran Obat Batuk Cair Anak di Lampung Dihentikan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung memerintahkan seluruh petugas kesehatan di Lampung untuk menghentikan semua penggunaan pemberian obat sirup dengan bahan dasar diethylen glicol dan ethylen glicol dari berbagai merek. Hal itu untuk menindaklanjuti mandat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna menghentikan penggunaan obat sirup dengan bahan dasar diethylen glicol dan ethylen glicol.
“Jadi Kami sudah mendapat surat dari Kemenkes bahwa untuk sementara menghentikan penggunaan obat syrup dengan bahan dasar diethylen glicol dan ethylen glicol,” ucap Kadiskes Reihana, Rabu, (19/10/2022).
Hingga saat ini juga, kata Reihana, pihaknya terus diawasi dan melakukan pengawasan terkait ada tidaknya temuan kasus gagal ginjal akut seperti yang ditemukan diberbagai provinsi se Indonesia.
“Berdasarkan surveillance yang sudah dilakukan. Sampai saat ini belum ada laporan dengan gejala-gejala ginjal akut,” kata Reihana.
Menurut Reihana, pihaknya kini telah menghentikan semua penggunaan pemberian obat sirup dengan bahan dasar diethylen glicol dan ethylen glicol dari berbagai merek.
“Selanjutnya Ada edaran dari BPOM untuk Paracetamol syrup dihentikan sementara diganti dengan Paracetamol tablet yang diberikan dalam bentuk puyer/ pulvis,” ujar Reihana.
Reihana menyebut, di Lampung pihaknya belum menemukan obat batuk yang berasal dari India. Dan menurut BPOM obat-obat batuk yang beredar di India baik Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold Syrup tidak beredar di Indonesia.
Sebelumnya, Kemenkes melarang dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Larangan ini merupakan bagian dari kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia.
“Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Surat EdaranKemenkes Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada Anak.
Surat edaran yang sama juga melarang seluruh apotek di Indonesia untuk menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Obat yang dilarang untuk dijual termasuk semua jenis obat dalam bentuk sirup atau cair, tidak terbatas pada obat paracetamol sirup saja.
Sebagai alternatifnya, masyarakat yang membutuhkan obat bisa beralih mengonsumsi obat jenis tablet, kapsul, suppositoria (anal), dan lainnya.
Seperti diketahui, penyakit gagal ginjal akut tengah menyerang ratusan anak di Indonesia, sedikitnya 37 pasien meninggal dunia. Kemenkes mencatat ada 189 kasus hingga Selasa (18/10/2022). Berdasarkan data tersebut, kasus paling banyak didominasi anak usia 1-5 tahun.
Salah satu gejala utama dari gagal ginjal akut pada anak ini adalah terjadinya penurunan drastis volume serta frekuensi air kencing yang dikeluarkan.
Penyebab pasti lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak belum diketahui secara pasti. Namun, ada dugaan bahwa senyawa dalam obat sirup menjadi pemicunya. Ini seperti kasus yang terjadi di Gambia, Afrika Tengah, di mana sedikitnya 70 anak meninggal usai mengonsumsi obat sirup. (*)
Lampung
Sekdaprov Marindo Ikuti Prosesi Peresmian 1.061 Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti prosesi peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Sekdaprov Marindo mengikuti acara tersebut secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Way Halim, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Lampung bersama jajaran TNI melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP dan salah satu aset tersebut berada di kawasan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga saat ini sudah terdapat 345 unit KDKMP yang berdiri di Lampung.
Jumlah tersebut disebut menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa.
Marindo menyebutkan bahwa KDKMP di Lampung nantinya memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan seperti beras dan jagung.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, secara keseluruhan terdapat 41 titik KDKMP yang diresmikan di wilayah Lampung dan Bengkulu pada hari yang sama.
Ia merinci, hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi, terdiri dari 345 titik di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.
“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujarnya.
Khusus di Bandar Lampung, Kristomei menyebut target pembangunan mencapai 10 titik KDKMP.
Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.
Menurutnya, dukungan Pemprov Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan.
“Di Bandar Lampung kami sempat terkendala lahan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh Pemprov sehingga ada lahan-lahan milik Pemprov yang bisa dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (Rls)

