DPRD
Mirza: Tetap Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Keberagaman
Alteripost.co, Bandarlampung-
Indonesia adalah Bangsa yang melimpah dalam kekayaan Sumber Daya Alamnya (SDA), maka dari itu menjadi alasan negara lain yang awalnya hendak berdagang tapi malah melakukan upaya-upaya menguasai dan melakukan penjajahan dengan perbuatan melakukan adu domba sesama anak bangsa.
Atas dasar tersebut, masyarakat harus bersatu untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali. Sehingga menjaga persatuan dan kesatuan adalah hal yang mesti dilakukan, serta tetap berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal, saat melangsungkan kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Sabtu (03/12/2022).
“Indonesia adalah bangsa yang kaya sumber daya alamnya, sehingga kita sebagai rakyat harus terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga celah-celah perpecahan itu dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Mirza pun berpesan, menyambut tahun politik ini, masyarakat jangan mau dipecah belah dengan keberagaman kepentingan. Maka dari itu ia kembali mengingatkan bahwa sangat pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan.
“Menjelang tahun politik ini, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, seperti ragamnya kepentingan dan perbedaan keinginan. Jangan sampai terjadinya perpecahan karena berbedanya pilihan,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, Erizal, juga sepakat bahwa menyambut tahun politik ini jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat karena berbedanya pilihan.
“Jelang tahun politik ini, jangan sampai kita mudah untuk dipecah belah karena beragamnya kepentingan. Sehingga mari selalu kita kedepankan persatuan dan kesatuan untuk tetap menjaga keutuhan Bangsa dan Negara,” ucapnya. (Gus)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)

