DPRD
Gelar PIP di Pringsewu, Anggota DPRD Watoni : Bersatu Perkuat Bumikan Pancasila
Alteripost.co Pringsewu – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Watoni meminta penerus bangsa untuk bersatu dalam memperkuat dan membumikan Pancasila. Hal tersebut diungkapkan Watoni yang juga Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Lampung saat menggelar Sosisalisasi Pembinaan Ideologi Oancasila (PIP) di Kabupaten Pringsewu, Minggu (19/2/2023).
Banyaknya keberagaman, suku, agama, ras dan budaya, membuat bangsa luar iri dan berupaya meruntuhkan kebhinekaan yang ada dengan berbagai cara. Mulai dari agama, tehnologi, dan budaya. Hal tersebut menjadi perhatian semua elemen sebagai anak bangsa untuk tetap bersatu memperkuat dan membumikan pancasila.
“Pancasila digali dari peradaban bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke. Artinya, semua terakomodir tanpa membeda – bedakan suku, agama, ras, dan budaya,” katanya.
Menurutnya, belakangan ini paham di luar Pancasila mulai ingin masuk. Karena Indonesia terletak di dua Benua. Sehingga, bangsa – bangsa luar ingin masuk melalui pola – pola lain, diantaranya dengan syiar agama, teknologi, dan pendidikan.
“Nah, Kalau kebhinekaan kita ini tidak dibina dengan baik maka akan hilang. Inilah pentingnya sossialisasi PIP, karena kita wajib menjaga marwah bangsa, agar pancasila tetap tertanam dalam diri dan membumi di bangsa Indonesia, khususnya Lampung dan Kabupaten Pringsewu ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila ini atas kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah provinsi, dan desetujui oleh Kementerian serta pihak terkait.
“Jadi, saya minta kesempatan ini bisa dimanfaatkan. Saya titip kepada bapak Ibu, untuk membaca, mencermati memahami buku yang diberikan. Silahkan, bagi ibu – ibu untuk ngerumpi. Tapi, rumpikanlah hasil Sosialisasi Pancasila,” tegasnya. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

