DPRD
Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati Mengajak Masyarakat Untuk Terus Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila
Alteripost.co Mesuji – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mengajak masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Budaya bergotong royong, tolong menolong, dan toleransi merupakan cermin dari pengamalan nilai – nilai Pancasila. Saya berharap, dengan sosialisasi ini, kita semua terus saling menguatkan untuk terus membumikan pancasila tanpa henti,” Kata Condrowati Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa Bukopuso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Sabtu (18/2/2023).
Dalam kegiatan ini, Condrowati menggandeng dua narasumber yakni Nurhasan selaku kepala seksi pemerintahan di kantor camat Way Serdang dan Ketut Swandana selaku ketua peradah Kabupaten Mesuji.
”Disini ada dua narasumber yang telah hadir dihadapan kita, yaitu Bapak Nurhasan (Kasih Pemerintahan di Kantor Camat Way Serdang) dan Bapak Ketut Swandana (Ketua Peradah Kabupaten Mesuji). Silahkan, tanya, pahami, dan serap ilmunya, ” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung itu mengatakan, semua peserta bisa menggali pengetahuan sebanyak – banyaknya kepada dia narasumber yang hadir pada kegiatan ini. Sehingga, pertemuan yang digelar dapat bermanfaat bagi kita semua.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji itu juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi, dan ruang bagi paham diluar pancasila. Karena, Pancasila merupakan Pedoman dan dasar negara yang mutlak. Artinya, masyarakat harus cerdas dan juga berani untuk memberantas, paham – paham diluar Pancasila yang berupaya masuk.
“Nah, melalui kegiatan ini. Kita sama – sama kembali mengingatkan agar kita menjaga dan merawat Pancasila dengan membentengi diri masing – masing. Sehingga, kehidupan berbangsa dan bernegara bisa aman, damai sesuai cita – cita perjuangan pahlawan pendiri bangsa ini,”tegasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Sekdaprov Marindo Terima Aspirasi Insan Pers Lampung
Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
