DPRD
Reses Lesty Putri Utami Gelar Donor Darah
Alteripost.co Lampung Selatan – Dalam rangka reses Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami, gelar donor darah untuk umum di Dusun Bandarejo, Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Selasa, (28/2/2023).
Hal itu disampaikan langsung oleh Lesty Putri Utami DPRD Provinsi Lampung, ia mengatakan Donor Darah tersebut adalah kegiatan rutin dan masih dalam rangka peringati HUT PDI Perjuangan yang ke-50.
“Kegiatan ini dalam rangka Reses sosialisasi menyerap apresiasi dan masih dalam rangkaian Ulang Tahun partai PDI Perjuangan yaitu Hari Ulang Tahun Emas yang ke-50 Tahun, kami selaku fraksi PDI Perjuangan dari Provinsi Lampung sekaligus penggiat sosial kemanusian. Alhamdulilah hari ini melaksanakan kegiatan di Desa Sukaraja Kecamatan Palas tahun kemaren kami melaksanakan kegiatan di Kecamatan Jati Agung,” kata Lesty saat diwawancarai di lokasi Reses.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, Srikandi PDI Perjuangan Lampung ikut menjadi pendonor pada acara tersebut.
Ia juga mengatakan dalam kegiatan sosial kemanusian Donor Darah pihaknya berkolaborasi dengan Komunitas Kita Pemuda (K2P).
“Donor Darah ini untuk mempermudah masyarakat dan kami menggait Komunitas Kita Pemuda dalam sosial kemanusian ini, agar memberikan manfaat, memberikan motivasi milenial dan mau untuk menyumbangkan setetes darahnya untuk kemanusian,” ucap Lesty DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan.
Lebih lanjut, Lesty mengatakan kegiatan donor darah berjalan lancar hingga menghasilkan 13 kantong darah dari 15 orang pendonor darah serta akan melanjutkan Bakti Sosial (Baksos) di Desa Sukamulya dan melanjutkan Reses ke Desa Tanjung Sari.
Sekitar 15 orang yang sudah donor darah yang lain udah di cek tapi ada gula darahnya tinggi dan HB nya rendah. Harapan saya kegiatan kemanusian seperti ini akan lebih banyak lagi pendonor darah karena manfaatnya bagus untuk kesehatan tubuh seperti jantung dan pembulu darah kita makin baik serta darah ini juga bisa dimanfaatkan untuk kemanusian,” pungkasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Sekdaprov Marindo Terima Aspirasi Insan Pers Lampung
Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit
