Lampung
Pemprov Lampung Gelar Rapat Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Perkuatan Aparatur Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto menghadiri Rapat Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Perkuatan Aparatur Dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, di Gedung Pusiban. Kamis (2/3/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengguna Anggaran serta Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto menyebutkan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 189 dan 190, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan SKPD yang kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku SKPKD atau PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan seluruh SKPD.
Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, SKPD maupun SKPKD memperhatikan hal-hal yang memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
Gubernur berharap kepada seluruh peserta yang hadir agar sungguh-sungguh dan serius serta diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas ke dalam unit kerjanya masing-masing guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang telah diraih 8 kali berturut-turut.
Gubernur juga berpesan agar seluruh peserta mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, mampu mengukur, mencatat dan melaporkan laporan keuangannya dengan tepat.
Kemudian mampu melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di bidang penatausahaan keuangan daerah, mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap diri dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas.
Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniaean dalam kesempatannya menjelaskan bahwa saat ini BPKAD sedang melakukan proses perbaikan-perbaikan terhadap penyajian Laporan Keuangan yang merupakan tindak lanjut dari laporan hasil review yang dilakukan Inspektorat Provinsi Lampung.
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 rencananya akan diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Lampung untuk diaudit pada tanggal 9 Maret 2023.
Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Yusnadewi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang akan menyampaikan Laporan Keuangan pada tanggal 9 Maret, lebih cepat dari batas akhir penyampaian. Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2004, Laporan Keuangan dapat disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Artinya, Bapak Ibu punya waktu sampai 31 Maret, itu batas akhirnya,” kata Yusnadewi.
Selanjutnya, BPK akan menyelesaikan seluruh pemeriksaan dalam 2 bulan dan kemudian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan dan juga kepada entitas yang diperiksa. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Merah Putih Menyala dari Beranda Sumatra, Menara Siger Jadi Panggung HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lampung Selatan
BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana
Kadisdikbud Lampung Pantik Semangat Inovasi Untuk Ribuan Mahasiswa Baru FKIP Unila
