Connect with us

Lampung

Gubernur Arinal Djunaidi Dorong Pemberdayaan UMKM Melalui Program UMKM Merdeka

Published

on

Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan mendukung pemberdayaan UMKM melalui program UMKM Merdeka yang diusung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima Audiensi dari APINDO Provinsi Lampung di Mahan Agung, Selasa (04/04/2023).

Ketua Umum DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian menerangkan bahwa UMKM Merdeka merupakan kolaborasi dunia usaha dan dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi dengan tujuan agar ada sinergisitas antara kebutuhan UMKM dan dunia pendidikan.

“Dalam perkembangannya, UMKM memerlukan sentuhan sistem pengelolaan keuangan, pemasaran, permodalan, produksi, pengemasan, dan lainnya, sementara itu Perguruan tinggi yang secara nasional memiliki program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar juga membutuhkan ruang dalam pelaksanaanya, disitulah Apindo berperan mensinergikan,” ujar Ary.

“Begitupun dengan maksud kedatangan Apindo Lampung mengunjungi Pak Gubernur, kami mohon dukungan Pak Gubernur dan Pemerintah Daerah untuk turut mendukung program UMKM Merdeka,” sambung Ary.

Saat ini Apindo Lampung telah meluncurkan program UMKM Merdeka Batch 3 di Kampus Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) yang diikuti ratusan mahasiswa dari 13 perguruan tinggi Se-Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Arinal menyatakan bahwa UMKM memang memerlukan daya dukung dari berbagai stake holder terkait, termasuk pemerintah daerah agar dapat lebih berkembang.

Pengembangan UMKM menurut Gubernur, telah termaktub dalam 33 Program Kerja Gubernur, yakni mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi melaui pengembangan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumberdaya dan keunggulan lokal, mengembangkan UMKM melalui penyedian pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran, merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, serta merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota).

“Potensi di Lampung ini masih sangat besar, semua komoditinya laku, tapi tolong dipelajari, dukungan apa saja yang UMKM butuhkan, daya dukung apa saja, apa pemasaran, permodalan, pendampingan dan lain sebagainya, jangan sampai sudah kita bantu, daya dukungnya bagus ternyata pasarnya tidak ada, akan jadi bumerang nanti,” ucap Gubernur.

Saat ini, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung sedang melakukan pengembangan UMKM bekerjasama dengan BUMDes, sehingga semua sektor dapat tersentuh manfaatnya, terutama pada sektor pertanian.

“Kolaborasi mulai dari petani, BUMDes, UMKM, hingga ke Perusahaan, sehingga menjadi rantai pasokan komoditas, kita sama-sama pelajari, agar harapan tidak bersinggungan dengan kebijakan, sehingga memberikan dampak yang positif kepada UMKM,” pungkasnya.(*).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

TPID Provinsi Lampung Siapkan Langkah Kongkrit Pengendalian Inflasi Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Jelang momen Bulan Suci Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Gubernur Lampung pimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Bulding TPID yang diikuti oleh Bupati/Walikota, jajaran TPID, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha di Provinsi Lampung.

Kenaikan permintaan barang dan jasa selalu terjadi pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, kita harus bersinergi dalam pelaksanaan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif)” ucap Ir. H. Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung, pada kegiatan HLM TPID. Rabu (21/2/2024) di KPw BI Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung mendorong penguatan sinergi TPID se-Provinsi Lampung dalam kegiatan stabilitasi harga melalui sinergi menjaga kelancaran distribusi, serta optimalisasi infrastruktur dan instrumen daerah yang mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi fokus utama substansi koordinasi yang disampaikan Gubernur Lampung, terutama komoditas beras yang tengah mengalami kenaikan harga. “Pasokan beras kita aman, bahkan tercatat surplus. Prioritaskan sinergi menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi di level kabupaten/kota, setidaknya sampai dengan panen raya”. Ujarnya.

Berdasarkan hasil temuan peninjauan langsung Gubernur Lampung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran TPID Provinsi Lampung atas pasokan beras pada Jum’at, 16 Februari 2024. Torehan surplus sebagian besar komoditas bahan pangan di Provinsi Lampung juga disampaikan oleh Kepala DKPTPH Provinsi Lampung dan Kepala Bulog Divre Provinsi Lampung.

Langkah konkrit atasi isu kelangakaan dan kenaikan harga beras, Gubernur Lampung menghimbau, agar Bupati/Walikota, jajaran OPD dan instansi vertikal, serta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti Pergub no. 71 Tahun 2017 dan Surat Edaran tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.

“Saya mohon tindakan segera dari Bupati/Walikota serta pihak terkait untuk mengawasi distribusi dan tata niaga, tindak tegas jika ada pelanggaran. Selain itu, optimalkan pendampingan kepada petani di tengah kondisi ketidakpastian iklim saat ini, serta perluas gerakan menanam komoditas pangan strategis”. Lanjutnya.

Menindaklanjuti substansi koordinasi yang disampaikan oleh Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung memimpin kegiatan pemaparan analisis dan diskusi dalam pelaksanaan HLM TPID Provinsi Lampung. “Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala BPS Provinsi Lampung telah mengupas data dan risiko-risiko inflasi menjelang periode HBKN Idulfitri 1445 H. Langkah strategis yang diusulkan juga sangat baik, kami optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1%”. Ucap Ir. Fahrizal Darminto, MA., Sekda Provinsi Lampung.

‘Optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat, terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota”. Lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building. “Setelah disampaikan perkembangan dan risiko inflasi dari sisi global hingga regional, pelaksanaan GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 diharapkan dapat memperkuateL eektivitas kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Lampung”. Ucap Junanto Herdiawan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. GNPIP Provinsi Lampung tahun 2024 mengusung tema “Pengendalian Inflasi yang Forward Looking dan Berbasis Risiko”, dengan 3 sinergi program a.l.(i) pengendalian inflasi yang disertai Penguatan Rantai Pasok Domestik; (ii) hilirisasi pangan di sisi hulu dan hilir berbasis best agricultural practices; dan (iii) penguatan awareness dan kapabilitas TPID. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading