DPRD
Kostiana Dengar Aspirasi Masyarakat Bandar Lampung
Alteripost.co Bandar Lampung – Permasalahan sampah masih menjadi atensi utama warga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Raya, Kedamaian Bandar Lampung saat menghadiri giat serap aspirasi masyarakat yang digelar Anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana, Sabtu (3/6/2023).
Seperti yang diutarakan Bambang, salah satu warga RT 19 kelurahan setempat. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih buang sampah di sungai, sampah tersebut tertimbun sampai bau. Padahal menurutnya, Kota Bandarlampung memiliki Perda pengelolaan sampah.
“Banyak warga yang membuang sampah di sungai Bu, kami bingung solusinya seperti apa,” ucap Bambang.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana menegaskan bahwa kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan harus ditingkatkan lagi. Sebab menurutnya, sampah tersebut akan berdampak pada kebersihan lingkungan dan kesehatan para warga.
“Harusnya bapak ibu ikut mensosialisasi Perda sampah ini, kita memang di Bandarlampung ini belum ada aktivis khusus pengelolaan sampah. Namun, kita ada Perda yang dimana ada aturan dan sanksi untuk pengelolaan sampah,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini.
Selain pengelolaan sampah, warga juga bertanya soal perubahan fisik Kartu Keluarga (KK). Seperti yang dikatakan Hazani RT 19 Lingkungan I Tanjung Raya, Kedamaian.
“Soal perubahan KK apakah mau dijadikan warna putih semua?” tanya dia.
Menanggapi hal itu, Kostiana menjelaskan bahwa pergantian fisik KK terjadi jika ada kesalahan di KK yang lama dan bermasalah. “Yang seperti itu baru diganti dengan selembar kertas putih, tapi ada barkode dan tinta biru,” jelas Kostiana.
Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Sanata mengapresiasi kegiatan yang digelar Kostiana. Menurutnya, tidak ada wakil rakyat yang masuk ke daerahnya ketika sudah terpilih.
“Alhamdulillah hari ini kita kehadiran Wakil rakyat, wakil kita di parlemen. Insyaallah komunikasi dan silaturahmi ini tidak putus sampai di sini saja,” ucap Sanata. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Srikandi PLN UID Lampung Bekali Perempuan Disabilitas Keterampilan Pemasaran Digital
Oknum Pengurus KONI Lampung Diduga Lakukan Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Pelatih Renang
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
