DPRD
Ketua DPRD Provinsi Lampung Kunjungi Guru Berprestasi di SMA N1 Seputih Raman
Alteripost.co Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung kunjungi guru berprestasi di SMA N 1 Seputih Raman dalam masa reses tahap II yang dilaksanakan di SMA N 1 Seputih Raman. Selasa (06/06/2023)
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengucapkan, terimakasih atas dedikasi dan konsistensi untuk terus memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara melalui dunia pendidikan.
“Dalam kegiatan reses saat ini, saya ingin berdiskusi kepada tenaga pendidik yang nantinya diharapkan sebagai masukan kedepan untuk ditindaklanjuti sebagai strategi percepatan pemerataan kompetensi bagi guru lainnya sehingga kedepan diharapkan kualitas pendidikan di Lampung mengalami peningkatan secara mutu”. Ujar Mingrum.
Ia juga mengapresiasi salah satu guru SMA N 1 Seputih Raman yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti sekolah di luar negeri yang diadakan oleh kemendikbud.
“Saya minta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk melakukan koordinasi dan pendampingan apa saja yang dibutuhkan sebagai alat penunjung selama bertugas di luar negeri, saya akan cek nanti kepada yang bersangkutan secara langsung, kita berharap akan memberikan effect positif terhadap sektor pendidikan yang ada di Lampung”. Ungkapnya.
Ditempat yang sama, Deka Andriani S.Pd., M.Pd guru biologi yang lolos seleksi untuk bertugas di luar negeri tersebut menjelaskan, bahwa seleksi di ikuti pada tahun 2021 dan menjalani sejumlah rangkaian tes yang diadakan oleh Biro Kerjsama Hubungan Masyarakat Kemendikbud.
“Alhamdulillah saya salah satu yang berhasil mewakili Lampung untuk mengikuti program Guru Sekolah Indonesia di Luar Negeri, jika melihat dari hasil pengumaman sekitar ada 70an se-Indonesia yang ikut program tersebut”. Katanya.
Deka juga menjelaskan, program Guru Sekolah Indonesia Luar Negeri akan ditempuh selama tiga tahun, dari keberangkatan yang awalnya dilaksanakan di Kairo Mesir kini berubah di Kinabalu Malaysia. Ujarnya.
“Tadinya sejumlah negara seperti Bangkok, Thailand, Belanda, Jepang dan Mesir tapi ada perubahan jadi ke Malaysia, semoga nanti sepulangnya dari sana dapat memberikan kontribusi positif dan nyata baik untuk SMA 1 Seputih Raman maupun Provinsi Lampung itu sendiri”. Tutupnya.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Oknum Pengurus KONI Lampung Diduga Lakukan Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Pelatih Renang
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
