Lampung
Provinsi Lampung Tuan Rumah Penyelenggaraan Jumpa Bakti Gembira PMR Tingkat Nasional IX
Alteripost.com Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, memimpin Rapat Persiapan penyelenggaraan kegiatan Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja (JUMBARA PMR) Tingkat Nasional IX, di Ruang Abung Balai Keratun, Kamis (22/06/2023).
Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan menambah relasi antar anggota PMR Wira dan Madya se-kabupaten atau kota melalui kegiatan perkemahan dan travelling kepalangmerahan.
Kegiatan direncanakan akan dihadiri Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagai tuan rumah, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 2-10 Juli 2023 mendatang.
Rapat Persiapan dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana kesiapan Panitia Pelaksana menjelang pelaksanaan Jumbara IX sekaligus memantapkan koordinasi untuk menyukseskan kegiatan.
Fahrizal Darminto yang juga sebagai Sekretaris Dewan Penasehat PMI Provinsi Lampung memimpin secara langsung Rapat Kesiapan Pelaksanaan Jumbara PMR Tingkat Nasional IX sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kegiatan berskala Nasional ini.
Dalam Rapat ini Fahrizal Darminto memberikan arahan kepada setiap OPD yang secara langsung ikut terlibat antara lain : Dinas PSDA, Dinas Kominfotik, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan RSUDAM untuk memastikan obat-obatan dan pelayanan kesehatan, berkaitan dengan keamanan pangan Fahrizal meminta melibatkan Badan POM untuk hadir selama kegiatan berlangsung.
Sementara itu Wakil Ketua PMI Ptovinsi Lampung, Rudy Syawal Sugiarto menyampaikan bahwa Jumbara PMR IX Tingkat Nasional ini merupakan event yang diselenggarakan oleh Palang Merah Remaja (PMR) dan berfokus pada kesehatan, pertolongan pertama dan kemanusiaan.
Selanjutnya Rudy Syawal menerangkan bahwa sampai saat ini peserta yang sudah terdaftar antara lain : 2111 Peserta peninjau, 799 Peserta penggembira (observer), 65 Peserta perwakilan 13 Negara sahabat dengan total peserta berjumlah 2955 orang.
“Sampai saat ini informasi terkini bahwa kontingen dari Sumatera, Jawa dan Bali menggunakan akses Jalur darat (Bakuheni – Lokasi) dan untuk kontingen Indonesia Timur menggunakan akses jalur udara,” ungkap Rudy Syawal.
Rudy juga memaparkan terkait kesiapan teknis sudah mencapai 90 persen, antara lain sarana utama Mandi Cuci Kakus (MCK) 140 unit, instalasi listrik dan ketersediaan listrik, pemasangan tenda dan dukungan logistik dari PMI Pusat, dan lain-lain.
Rudy Syawal menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam persiapan penyelenggaraan acara Jumbara IX ini.
“Saya atas nama PMI mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai tuan rumah Jumbara IX ini,” pungkasnya (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
