Lampung
Wagub Chusnunia Optimistis Target Penurunan Stunting
Alteripost.co Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) optimistis penurunan angka stunting di Provinsi Lampung akan mencapai 10% di tahun 2024. Target ini melebihi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang hanya 14%.
“Target Provinsi Lampung sampai 10% kalo bisa zero stunting. Namun bukan sekedar target Provinsi, tetapi betul-betul kita bisa menyelamatkan anak-anak kita terbebas dari stunting karena stunting merenggut masa depan anak bangsa,” katanya.
Oleh sebab itu, Wagub Nunik mengajak Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota saling bersinergi mengoptimalkan program-program tepat sasaran dan konkret untuk percepatan penurunan stunting.
Hal itu disampaikan Wagub saat membuka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Semester II Tahun 2023 di Ballroom Hotel Emersia Bandar Lampung, Senin (10/7/2023).
“Paling utama adalah agar program menjawab persoalan. Program yang baik, dijalankan dengan baik dan hasilnya baik untuk penurunan angka stunting di Provinsi Lampung,” ujar Wagub.
Nunik mengatakan program-program penurunan stunting yang dituangkan pada APBD harus tepat sasaran dengan persoalan di lapangan.
“Tujuannya agar tidak terjadi ketidaksesuaian termasuk misprogram. Melalui kegiatan Forum Koordinasi ini akan diselenggarakan diskusi desk yang menjadi sangat penting untuk bisa dilakukan zoom yang lebih jelas, persoalannya apa, langkahnya apa,” katanya.
Ia menjelaskan pada tahun 2022, berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi Lampung masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka prevalensi terendah secara nasional yaitu 15,2%.
Nunik yang juga Ketua TPPS Provinsi Lampung akan memberi perhatian khusus kepada lima Kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi stunting berdasarkan data SSGI 2022 yaitu Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Tulang Bawang dan Mesuji.
“Beberapa wilayah yang mengalami kenaikan kita perlu perhatikan lebih detail, karena kita ada Kabupaten dengan tren penurunannya semakin cepat. Untuk dibedah lebih spesial dan khusus serta bisa berdiskusi agar tidak ada lagi kenaikan,” ujarnya.
Melalui Forum Koordinasi tersebut, Nunik berharap untuk terus melakukan peningkatan Koordinasi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan stunting.
Selanjutnya, pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Serta tingkatkan peran TPPS Provinsi dan Kab/Kota terutama melalui kesiapan rencana kerja TPPS Tahun 2023 serta dukungan anggaran dan berfungsinya sekretariat TPPS pada seluruh tingkatan pemerintahan,” katanya.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 10-12 Juli 2023 ini dihadiri oleh Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Dwi Listyawardani.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nurizky Permanajati mengatakan Forum Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi untuk optimalisasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting Provinsi Lampung.
Ia menyebutkan tujuan dari kegiatan ini yang pertama untuk meningkatkan koordinasi TPPS, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan percepatan penurunan stunting.
Kemudian, untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu semester yang telah berjalan.
“Dan menyusun rencana kegiatan TPPS Provinsi dan TPPS Kabupaten/Kota untuk semester II dalam upaya percepatan penurunan stunting pada Tahun Anggaran 2023,” ujar Nurizky.
Nurizky menjelaskan capaian Indikator TPPS Provinsi dari 8 indikator Perpres 72 Tahun 2021 khususnya lampiran B, Provinsi Lampung telah mencapai 87,5%, dengan rincian 6 indikator tercapai 100%, 1 indikator 67%, dan 1 indikator 33%.
Dan capaian Indikator TPPS Kabupaten/Kota, dari 104 indikator Perpres 72 Tahun 2021 Lampiran A dan B, serta indikator RAN PASTI dari 14 Kabupaten/Kota mencapai rata-rata 65%.
“Atas capain indikator tersebut kami menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga dengan pencapaian ini juga diikuti dengan penurunan angka stunting di Provinsi Lampung,” katanya.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Ziarah di TMP Kusuma Bangsa, Bupati Radityo Egi Serukan Semangat Pahlawan untuk Lampung Selatan yang Lebih Maju
Dari Khidmat ke Kebersamaan, Warga Lampung Selatan Rayakan Kemerdekaan Tanpa Sekat di Menara Siger
422 WBP Lapas Kelas IIA Kalianda Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Enam Menatap Pintu Kebebasan
