Lampung
Wagub Chusnunia Optimistis Target Penurunan Stunting
Alteripost.co Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) optimistis penurunan angka stunting di Provinsi Lampung akan mencapai 10% di tahun 2024. Target ini melebihi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang hanya 14%.
“Target Provinsi Lampung sampai 10% kalo bisa zero stunting. Namun bukan sekedar target Provinsi, tetapi betul-betul kita bisa menyelamatkan anak-anak kita terbebas dari stunting karena stunting merenggut masa depan anak bangsa,” katanya.
Oleh sebab itu, Wagub Nunik mengajak Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota saling bersinergi mengoptimalkan program-program tepat sasaran dan konkret untuk percepatan penurunan stunting.
Hal itu disampaikan Wagub saat membuka Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Semester II Tahun 2023 di Ballroom Hotel Emersia Bandar Lampung, Senin (10/7/2023).
“Paling utama adalah agar program menjawab persoalan. Program yang baik, dijalankan dengan baik dan hasilnya baik untuk penurunan angka stunting di Provinsi Lampung,” ujar Wagub.
Nunik mengatakan program-program penurunan stunting yang dituangkan pada APBD harus tepat sasaran dengan persoalan di lapangan.
“Tujuannya agar tidak terjadi ketidaksesuaian termasuk misprogram. Melalui kegiatan Forum Koordinasi ini akan diselenggarakan diskusi desk yang menjadi sangat penting untuk bisa dilakukan zoom yang lebih jelas, persoalannya apa, langkahnya apa,” katanya.
Ia menjelaskan pada tahun 2022, berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi Lampung masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka prevalensi terendah secara nasional yaitu 15,2%.
Nunik yang juga Ketua TPPS Provinsi Lampung akan memberi perhatian khusus kepada lima Kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi stunting berdasarkan data SSGI 2022 yaitu Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Tulang Bawang dan Mesuji.
“Beberapa wilayah yang mengalami kenaikan kita perlu perhatikan lebih detail, karena kita ada Kabupaten dengan tren penurunannya semakin cepat. Untuk dibedah lebih spesial dan khusus serta bisa berdiskusi agar tidak ada lagi kenaikan,” ujarnya.
Melalui Forum Koordinasi tersebut, Nunik berharap untuk terus melakukan peningkatan Koordinasi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan stunting.
Selanjutnya, pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Serta tingkatkan peran TPPS Provinsi dan Kab/Kota terutama melalui kesiapan rencana kerja TPPS Tahun 2023 serta dukungan anggaran dan berfungsinya sekretariat TPPS pada seluruh tingkatan pemerintahan,” katanya.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 10-12 Juli 2023 ini dihadiri oleh Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Dwi Listyawardani.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nurizky Permanajati mengatakan Forum Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi untuk optimalisasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting Provinsi Lampung.
Ia menyebutkan tujuan dari kegiatan ini yang pertama untuk meningkatkan koordinasi TPPS, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan percepatan penurunan stunting.
Kemudian, untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu semester yang telah berjalan.
“Dan menyusun rencana kegiatan TPPS Provinsi dan TPPS Kabupaten/Kota untuk semester II dalam upaya percepatan penurunan stunting pada Tahun Anggaran 2023,” ujar Nurizky.
Nurizky menjelaskan capaian Indikator TPPS Provinsi dari 8 indikator Perpres 72 Tahun 2021 khususnya lampiran B, Provinsi Lampung telah mencapai 87,5%, dengan rincian 6 indikator tercapai 100%, 1 indikator 67%, dan 1 indikator 33%.
Dan capaian Indikator TPPS Kabupaten/Kota, dari 104 indikator Perpres 72 Tahun 2021 Lampiran A dan B, serta indikator RAN PASTI dari 14 Kabupaten/Kota mencapai rata-rata 65%.
“Atas capain indikator tersebut kami menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga dengan pencapaian ini juga diikuti dengan penurunan angka stunting di Provinsi Lampung,” katanya.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Menyikapi dinamika yang berkembang belakangan ini, tiga asosiasi media siber di Lampung bersepakat membentuk sekretariat bersama. Ketiga asosiasi tersebut tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.
Fenomena “no viral no justice” yang kerap berlangsung di media sosial menjadi salah satu pendorong terjadinya kesepakatan tersebut. Di mana masing-masing pengurus asosiasi melihat peran pers harus lebih dikedepankan. Agar publik tetap terjaga memperoleh informasi valid.
Sementara di sisi lain munculnya persoalan dan tantangan dalam pembangunan, serta penegakan hukum yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan publik menjadi pertimbangan berikutnya untuk disikapi oleh sekretariat bersama.
Adapun ketiga asosiasi yang akan berhimpun dalam ikatan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung adalah JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).
Untuk memperlancar koordinasi pada sekretariat bersama disepakati disusun kepengurusan yang mengakomodir perwakilan dari masing-masing asosiasi. Struktur tersebut yakni koordinator, wakil koordinator dan sekretaris. Lalu dibentuk 3 divisi kerja meliputi Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.
“Pembentukan sekretariat bersama ini jelas menjadi kabar gembira. Setidaknya ini menandakan jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk bersedia melebur demi mengawal kepentingan masyarakat Lampung,” kata Donny Irawan (Ketua SMSI Lampung) yang ditunjuk menjadi Koordinator Sekretariat Bersama, Selasa (21/04/2026).
Dia berharap, melalui dukungan besar dari seluruh anggota masing-masing asosiasi yang jumlahnya ratusan dan tersebar pada 15 kabupaten/kota ini, dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi efektif baik bagi internal sekretariat, terlebih untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Saya melihat sekretariat bersama ini tak ubahnya seperti ‘Rumah Besar’ bagi kami. Ini juga menjadi sejarah di Lampung, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kolaborasi antarasosiasi media seperti ini. Atau malah dalam skala nasional pun belum pernah ada. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami yang berada di dalam sekretariat bersama,” urainya di Sekretariat Bersama di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandarlampung.
Lebih lanjut Donny mengatakan, sekretariat bersama akan mencermati berbagai dinamika yang berkembang di Lampung yang menyangkut hajat hidup khalayak luas. “Kami tentu akan fair. Ketika ada hal baik untuk masyarakat, kami sampaikan apresiasi. Sebaliknya, kalau ada yang perlu dikontrol, kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.”
Termasuk, sambung Donny, terhadap kebijakan atau program di tingkat pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. “Jika memang niatan baik itu juga dijalankan secara baik dan benar, maka perlu diapresiasi,” ujarnya.
Donny menggaris bawahi sekretariat bersama akan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo agar terlaksana optimal. Seperti pelaksanaan dua program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Tentunya pula kita akan mengawal pelaksanaan pembangunan di Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, agar sukses mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” terangnya.
Ahmad Novriwan (Ketua JMSI Lampung) menambahkan, pelaksanaan kontrol sosial yang akan dijalankan Sekretariat Bersama dipastikan mengedepankan kode etik jurnalistik. Termasuk melakukan verifikasi berlapis atas suatu topik tertentu yang sedang didalami.
“Kontrol sosial di sini jangan disalah artikan sebagai niatan mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial yang akan diimplementasikan tiada lain untuk memastikan sesuatu yang sudah menjadi kebijakan publik agar dapat dijalankan sesuai ketentuan,” terang Novriwan, selaku Wakil Koordinator pada Sekretariat Bersama.
“Jadi kami hanya ingin mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau ada yang melenceng wajar kalau diingatkan supaya bisa kembali pada relnya, biar tetap on the track,” imbuhnya.
Novriwan mengatakan sekretariat bersama ini akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Dalam prosesinya nanti akan ditandai dengan penanda tanganan pakta integritas dari masing-masing ketua asosiasi. “Hasil rapat kemarin diputuskan Insya Allah minggu depan sekretariat bersama dideklarasikan,” katanya.
Sementara Hendri Std (Ketua AMSI Lampung) menjelaskan selain mengaktifkan tiga divisi pada sekretariat bersama, kolaborasi ini juga akan membersamai masyarakat agar turut berpartisipasi aktif berkontribusi dalam pembangunan.
“Untuk itu sekretariat bersama akan mengaktifkan saluran informasi yang akan menampung informasi atau pengaduan dari masyarakat Lampung. Kita buka saluran melalui WhatsApp serta media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Instrumen ini disediakan untuk mengakomodir aspirasi publik,” terang Hendri selaku Sekretaris pada Sekretariat Bersama.
Menurutnya bagi anggota masyarakat yang ingin menyampaikan informasi namun merasa terancam keselamatannya, maka Sekretariat Bersama menjamin akan menjaga dan melindungi identitas pelapor. “Keselamatan pelapor wajib kami lindungi,” katanya.
Hendri juga menyebutkan, setelah Sekretariat Bersama dideklarasikan fokus perdana akan mencermati pelaksanaan MBG dan menyusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua program itu dianggap penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. “Kita akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan juknis,” pungkas Hendri. (*)
Bupati Egi Resmikan Akses Bumi Daya-Trimomukti, UMKM Singkong Ikut Terdongkrak
Tiga Konstituen Dewan Pers Bentuk Sekretariat Bersama di Lampung
Selama Jalankan UU Pers, Wartawan Tak Dapat Dipidana dengan KUHP Baru
