Connect with us

Hukum dan Kriminal

Miris! Bank Mandiri Diduga Lelang Agunan Nasabah Meskipun Cicilan Rutin Dibayar

Published

on

Foto:Ruko milik Inggrid Marvina yang jadi agunan dan hendak dieksekusi (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Bak disambar petir di siang hari, seperti itu kira-kira yang dirasakan Inggrid Marvina ketika dirinya mendapat surat pemberitahuan eksekusi terhadap ruko miliknya. Surat tersebut menyatakan akan melaksanakan eksekusi pada Senin 10 Juli 2023 lalu.

Tentu saja, Nina -sapaan akrab Inggrid Marvina- meradang. Dia tak habis pikir bagaimana ruko yang notabene masih berstatus sebagai agunan sebuah Bank milik pemerintah itu bisa berpindah tangan.

Seperti dilansir dari Radarlampung, cerita dimulai saat Nina meminjam dana ke Bank Mandiri. Sebagai agunan, dia menyerahkan sertifikat ruko atas nama dirinya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tanjunggading, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung.

Sejak saat itu, Nina mengaku rutin membayar cicilan kepada Bank Mandiri Mandiri secara tepat waktu. Hingga 2015 menurut perhitungannya, dia sudah membayar sekitar Rp800 juta. Total pinjaman tersisa sekitar Rp2 miliar di luar bunga.

Pada 2020, dirinya mendapat relaksasi pinjaman akibat Pandemi Covid-19 dari pemerintah. Saat itu, dengan relaksasi pinjaman tersebut pihaknya mendapat keringanan pembayaran angsuran.

Namun, pasca Covid-19 berlalu, Nina dan suaminya berniat melunasi sisa pinjaman. Pihak Bank Mandiri sudah menyetujui sistem pembayaran dengan cara mengangsur dengan nominal sebesar Rp200 juta per bulan selama 6 bulan.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Nina mulai mengangsur. Namun saat melakukan pembayaran angsuran di bulan ke-4, pihak Bank Mandiri menghubunginya untuk meminta dia menarik kembali uang angsuran tersebut.

Saat itu, Nina dan suaminya mulai curiga terjadi sesuatu. “Terakhir bayar tanggal 31 Agustus 2022, tapi tiba-tiba ditelepon disuruh tarik lagi uangnya,” jelasnya.

Yang sangat melukai perasaan dan merenggut rasa keadilan dirinya adalah Nina selama ini tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang lelang tersebut. Sehingga pihaknya selalu lancar membayar angsuran tepat waktu setiap akhir bulan.

“Ini kok tiba-tiba saya dikasih tahu kalau ruko saya sudah dilelang,” sesalnya.

“Padahal kan saya dan suami saya sudah membuat surat perjanjian menyanggupi sisa pembayarannya,” sambungnya.

Nina menjelaskan, sertifikat ruko tersebut memang atas nama dirinya. Namun pemohon agunan di Bank Mandiri adalah perusahaan milik suaminya. Karena kejadian lelang tersebut, melalui perusahaan tersebut pihaknya mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan dilakukan untuk menguji keabsahan lelang tersebut. Bahkan saat ini prosesnya masih berlanjut.

Nina berharap pihak Bank Mandiri mau bertanggung jawab terhadap lelang yang telah dilakukan dan dinilai sangat merugikan dirinya.

Eksekusi ruko di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tanjunggading, Bandarlampung dinilai cacat hukum. Pasalnya, pemilik ruko telah melayangkan gugatan sejak 2022 lalu dan hingga kini masih terus berproses.

Demikian diungkapkan Randy selaku kuasa hukum Inggrid Marvina sang pemilik ruko yang hendak dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang.

Menurut Randy, pihaknya menggugat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Banking Bandar Lampung serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandarlampung.

Gugatan itu teregister di SIPP PN Tanjung Karang dengan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Tjk pada 24 Oktober 2022. “Gugatan itu dari tahun 2022, proses belum selesai, masih berlanjut sampai sekarang. Gugatan itu didaftarkan jauh sebelum adanya surat eksekusi terhadap ruko milik Inggrid,” ungkapnya.

Pada sidang yang lalu, kata Randy, saksi ahli menyatakan bahwa pelaksanaan lelang seharusnya ada pemberitahuan. Namun faktanya, lelang yang dilakukan oleh tergugat sama sekali tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik ruko.

Ditambahkannya, saksi ahli juga menerangkan bahwa uang angsuran yang dibayarkan oleh penggugat seharusnya dimasukkan ke dalam data angsuran oleh tergugat dalam hal ini Bank Mandiri.

Sehingga, kata dia, lelang tidak dapat dilakukan terhadap ruko milik Inggrid yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Menurutnya, pelelangan bisa terjadi karena uang angsuran yang selalu dibayarkan oleh kliennya kepada Bank Mandiri sebagai tergugat tidak masuk dalam data angsuran.

“Menurut keterangan saksi ahli bahwa semestinya Bank Mandiri memberitahukan adanya pelelangan, serta tidak dapat melakukan lelang karena angsuran selalu dibayarkan,” tegasnya.

Karena itu, Randy optimistis, pihaknya akan dapat memenangkan gugatan pada persidangan yang segera menjalani agenda putusan ini. “Insha Allah pekan depan putusan. Kami optimistis bisa memenangkan gugatan,” jelasnya.

Randy menduga ada permainan oleh oknum Bank Mandiri sehingga ruko milik kliennya Inggrid bisa dilelang. “Ada indikasi semacam kesengajaan atau oknum yang bermain,” tegas Randy.

Sementara itu, pihak Bank Mandiri saat dikonfirmasi mengatakan perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Untuk itu pihak Bank Mandiri masih belum bisa memberi keterangan apa pun terkait persoalan tersebut.

“Kalo untuk masalah itu Mas, berhubung saat ini masih dalam perkara pengadilan jadi kami tidak berkenan memberikan informasi apapun itu,” kata Dian yang mengaku sebagai Officer Collection Recovery Bank seperti dilansir dari Radarlampung.

“Mohon maaf bukannya kita nggak mau kasih keterangan, karena kita sampai saat ini masih menunggu proses dari pengadilan negeri sendiri,” tutupnya. (Red)

 

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum dan Kriminal

Dua Kasus Besar Diungkap Polda Lampung, 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal Disita

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp2,06 miliar.

Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, perdagangan, dan karantina terkait pengangkutan 22 ton beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Kedua pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolda Lampung dalam konferensi pers di depan Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).

Dalam keterangannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. menegaskan, bahwa Polda Lampung berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, tegas, transparan, dan berkeadilan demi menjaga stabilitas keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat.

“Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap tindak pidana ditangani secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Wakapolda menjelaskan, dari 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 20 tersangka.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa 27.740 liter solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil dengan tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga menggunakan sejumlah modus operandi, di antaranya memanfaatkan kendaraan dengan tangki modifikasi, menggunakan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Amankan 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal

Selain kasus BBM subsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, perdagangan, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terkait pengangkutan beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, personel Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi mengenai dugaan pengangkutan beras impor yang tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan pemerintah pusat serta tidak dilengkapi sertifikat dari negara asal.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TNI di Rest Area KM 20, Terbanggi Besar, Lampung Selatan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22.000 kilogram atau 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.

Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek maupun label, yang hanya mencantumkan kode IR42.

Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan keabsahan barang yang diangkut tersebut.

Berdasarkan keterangan awal pengemudi, beras itu berasal dari kegiatan bongkar muat kapal di sebuah pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Selanjutnya, beras tersebut rencananya akan dibawa menuju Jalan Lingkar Tanjung Pura, Desa Wargasari, Kecamatan Karawang Timur.

Penyidikan Masih Berlanjut

Wakapolda menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan pengangkutan beras tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti lainnya.

Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum, penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses penuntutan lebih lanjut.

Polda Lampung menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum diimbau segera melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7611-992.

Melalui komitmen Polisi Bersama Masyarakat, Polda Lampung menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. (Indra)

Facebook Comments Box
Continue Reading