DPRD
Anggota DPRD Kostiana: Terus Melaju Untuk Indonesia Maju
Alteripost.co Bandar Lampung – Perempuan meski meningkatkan semangat dalam dunia perpolitikan terutama di Lampung. Di momen kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke 78 posisi perempuan harus lebih maju dan jangan sampai termarjinalkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung Kostiana. Kamis (17/08/2023).
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung ini, Perempuan sudah memiliki kemerdekaan dalam dunia politik. Hal itu dibuktikan dengan afirmasi 30 Persen keterwakilan perempuan.
Keterwakilan perempuan sebanyak 30 Persen itu menunjukkan prioritas terhadap perempuan agar mengikuti proses pemilihan legislatif (Pileg) hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Semestinya regulasi yang pro terhadap perempuan tersebut meningkatkan minat politiknya. Akan tetapi berdasarkan amatannya masih banyak perempuan yang belum memiliki semangat berpolitik.
“Hal ini mungkin saja disebabkan oleh dukungan keluarga yang kecil atau bahkan memiliki keraguan untuk terjun di politik. Padahal jika memiliki keyakinan yang kuat perempuan pasti bisa,” ujarnya.
Ia turut menaruh pesan ke politisi perempuan milenial yang memutuskan berkiprah dalam politik. Sebab, dipundak merekalah tanggung jawab kepemimpinan politik bangsa Indonesia di masa depan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung itu berharap dengan tema HUT RI ke 78 yakni “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju” bisa menjadi semangat untuk Indonesia yang lebih baik kedepan.
Senada dengan hal itu Politisi Perempuan PDI Perjuangan Lampung Aprilliati yang sudah memiliki seabrek pengalaman dalam dunia politik itu mengajak seluruh elemen perempuan untuk mengisi kemerdekaan.
Menurut Aprilliati bangsa Indonesia didirikan oleh para fouding father melalui tetesan darah dan air mata. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh politisi perempuan terutama di Lampung untuk mengisi pembangunan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Pada Pemilu mendatang baik Pilpres, Pileg, hingga Pilkada saya berharap partisipasi perempuan dalam perpolitikan akan meningkat,” kata dia.
Nasib bangsa Indonesia ke depan, lanjut dia, salah satunya ada ditangan perempuan. Sebagaimana menuju generasi emas 78 Indonesia peranan perempuan sangat besar untuk mewujudkan itu semua.
Menurutnya PDI Perjuangan Lampung terbilang eksis untuk mendorong perempuan ke panggung publik. Hal itu dicontohkan dengan dari 8 Dapil DPRD Provinsi Lampung 30 Persennya politisi perempuan PDI P mendapatkan nomor urut 1.
Selanjutnya sebanyak 38 Persen keterwakilan perempuan yang dicalonkan sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Lampung.
“Ini menunjukkan prioritas PDI Perjuangan terhadap perempuan” ungkapnya.
Selain itu, PDI Perjuangan Lampung juga memiliki sejumlah sayap partai yang mengakmodir kepentingan para perempuan. (PEMBARUAN.ID)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
