DPRD
Memaknai HUT RI ke-78, Elly Wahyuni Ajak Masyarakat Lampung Bersama Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Alteripost.co Bandar Lampung – Dalam memaknai HUT RI ke-78 ini, Bendahara DPD Gerindra Lampung Elly Wahyuni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut diucapkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, Kamis (17/08/2023).
“Proses meraih kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa. Banyak pengorbanan yang dikorbankan para pahlawan kita untuk mengusir penjajah. Tentunya kita harus mengambil hikmah atas peristiwa tersebut dan bersatu menjaga persatuan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024,” ucap Ketua PIRA Lampung tersebut.
Elly pun menambahkan, dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, Indonesia punya potensi besar untuk terus menuju kemajuan dan bersaing dengan dunia internasional. Tentunya ini mesti dilakukan bersama-sama demi membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk kemajuan negara.
“Negara kita ini punya kekayaan SDA yang melimpah, tentu ini menjadi keunggulan bagi kita dalam membawa kemakmuran dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, saya kembali mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Elly.
Wakil Ketua I DPRD Lampung ini pun menuturkan, dalam menjaga keberlangsungan kelestarian adat dan budaya, jajaran DPD Gerindra Lampung bakal mengadakan lomba dan kesenian untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-78 ini. Seperti adanya pentas Kuda Lumping, dan juga perlombaan yang lainnya.
“Tujuan DPD Gerindra Lampung dalam mengadakan kegiatan pentas seni Kuda Lumping dalam memeriahkan HUT RI ke-78 ini, adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang telah diwariskan leluhur kita. Sehingga dengan kemajuan zaman dan teknologi, tidak mengikis nilai-nilai seni dan budaya. Karena kegiatan pentas seni yang sifatnya positif ini mesti dirawat supaya dapat dijumpai anak dan cucu kita nanti,” pungkasnya.
Perlu diketahui, DPD Gerindra Lampung bakal mengadakan kegiatan lomba dan pentas kesenian Kuda Lumping, mulai 19-20 Agustus 2023. Acara tersebut dilangsungkan bertujuan untuk memeriahkan HUT RI ke-78. Beragam perlombaan pun akan disajikan dengan hadiah-hadiah menarik yang siap diberikan kepada masyarakat Lampung. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2025 menggelar rapat internal perdana, Rabu (29/04/2026). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja serta strategi pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan tepat waktu.
Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengatakan pembahasan LKPj memiliki batas waktu selama 30 hari sejak dokumen disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, pembahasan diperkirakan harus selesai paling lambat 27 Mei 2026.
Namun, menurutnya jadwal tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Iduladha, sehingga pansus berencana mempercepat sekaligus menyesuaikan agenda pembahasan agar hasilnya tetap optimal.
“Hari ini rapat internal terkait penjadwalan, karena secara aturan LKPj ini dibahas selama 30 hari sejak penyampaian. Kalau dihitung dari tanggal 27, maka maksimal selesai 27 Mei. Tetapi karena berdekatan dengan Lebaran Haji, maka harus dimajukan sedikit,” ujar Lesty.
Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menegaskan, pansus ingin pembahasan LKPj tahun ini dilakukan secara serius, mendalam dan objektif, dan bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, laporan yang diterima DPRD setebal sekitar 660 halaman masih didominasi uraian administratif dan kode rekening, tanpa penjelasan yang memadai terkait capaian program.
“Jangan sampai pembahasan ini hanya seremoni. Kita ingin ada tindak lanjut nyata. Dari laporan setebal 660 halaman itu, banyak yang sifatnya administratif. Ini harus kita dalami secara serius,” tegasnya.
Bahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut juga menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum sinkron antara LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Lampung. Karena itu, pansus akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan langsung terkait realisasi kinerja dan pelaksanaan program selama tahun 2025.
“Kita ingin melihat apakah capaian kinerja 2025 benar-benar sesuai dengan tiga visi utama kepala daerah. Kalau tidak sinkron, tentu ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Selain membahas LKPj tahun berjalan, menurutnya. Pansus juga akan menelaah matriks tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPj tahun 2023 dan 2024. Dari delapan temuan atau catatan evaluasi sebelumnya, menurut Lesty baru satu hingga dua program yang benar-benar dijalankan.
“Nanti kita lihat matriks 2023, 2024, lalu 2025. Dari delapan temuan sebelumnya, baru satu dua yang terlaksana. Ini jadi bahan evaluasi besar bagi gubernur untuk melihat kinerja OPD,” kata Lesty.
Untuk itu, Lesty menambahkan. Pansus telah meminta tambahan waktu kerja dari semula dijadwalkan selesai pada 18 Mei menjadi hingga 25 Mei 2026, agar pembahasan lebih komprehensif.
Menurut Lesty, TAPD akan menjadi pihak pertama yang dipanggil dalam agenda pembahasan karena memiliki peran sentral dalam koordinasi pelaksanaan anggaran daerah.
“Saya minta fokus awal dengan TAPD dan harus selesai dulu bersama TAPD, karena mereka panglima perang dalam pemerintahan daerah. Mereka harus paham persoalan di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
