DPRD
Watoni Noerdin Dengar Keluhan Petani Negeri Sakti Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi
Alteripost.co Pesawaran – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Watoni Nuoerdin melakukan diskusi bersama masyarakat dalam rangka penyerapan aspirasi yang dalam hal ini mengenai pupuk subsidi yang ketersidaannya terbatas.
Penyerapan aspirasi masyarakat itu dilakukan saat kegiatan reses di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Minggu (3/9/2023). Watoni mengatakan kehadirannya di wilayah setempat untuk mendengarkan keluhan warga sekaligus mencarikan solusi permasalahan tersebut.
“Tentu disini bukan hanya didengar saja namun kita carikan solusinya dan akan kita tindak lanjuti,” kata Watoni.
Keluhan yang disampaikan warga yaitu kurangnya asupan pupuk untuk pertanian sehingga hasil yang didapat tidak bagus. Kemudian ketersediaan yang terbatas itu membuat petani harus berkeliling ke kabupaten lain untuk mencari pupuk.
Menyikapi keluhan kelangkaan pupuk tersebut, Watoni noerdin mengatakan hal itu wajar dikeluhkan oleh petani dan harus disikapi dengan baik serta dicarikan solusinya sehingga produktivitas pertanian dapat kembali menghasilkan padi yang baik.
“Pada prinsipnya, akan kita tindakan lanjuti karena pertanian merupakan sektor penting bagi Provinsi Lampung, kemudian penghasilan terbesar kita juga dari sektor pertanian. Insya Allah, harapan masyarakat bisa kita upayakan semaksimal mungkin,” kata Watoni.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu juga mengimbau kepada masyarakat setempat untuk memperhatikan legalitas kelompok tani agar terintegrasi.
‘Karena apa? ya karena sistem bantuan pupuk subsidi itu harus melalui jalur kelompok tani yang sudah terintegrasi atau terdaftar. Jadi ini penting untuk diperhatikan oleh kelompok tani yang ada, dicek sudah terintegrasi atau belum. Untuk keluhannya nanti akan kita bantu lewat legislatif,” tandasnya.
Marjan, warga Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran itu mengucapkan terimakasih atas kehadiran Watoni Noerdin yang telah hadir untuk mendengarkan aspirasi warga setempat.
“Kami harap, harga pupuk bisa terjangkau dan didapatkannya juga mudah. Karena memang kesulitannya selain harga pupuk subsidi mahal, ya dicarinya yang susah, kami harap dengan hadirnya Pak Watoni dapat memperjuangan apa yang kami keluhkan tadi,” tutupnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
Lantik puluhan Pejabat Fungsional, Begini Pesan Pj Sekdakab Lamteng
