Lampung
Provinsi Lampung Jadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Menteri ICC ke-59
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri International Coconut Community (ICC) ke-59, di Hotel Santika, Selasa (5/12/2023).
ICC merupakan organisasi kerja sama antar negara penghasil kelapa yang diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada tahun 1969.
Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa. Kerjasama tersebut diantaranya melalui fasilitasi pertukaran informasi, teknologi, statistik, program, dan proyek guna meningkatkan kesejahteraan petani dan pemangku kepentingan kelapa, serta pencapaian tujuan pengembangan kelapa yang berkelanjutan.
Saat ini, anggota ICC berjumlah 20 negara dan mewakili 86 persen produksi kelapa dunia. Selain Indonesia, anggota ICC lainnya yaitu Fiji, Filipina, Negara Federasi Mikronesia, Guyana, India, Jamaika, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Kenya, Kiribat, Malaysia, Papua Nugini, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Vanuatu, dan Vietnam.
Gubernur Arinal mengapresiasi Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, yang memberikan kehormatan dan kepercayaan bagi Provinsi Lampung sebagai tuan rumah dan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri ICC ke-59 pada 5 – 7 Desember 2023 yang mendatangkan delegasi dari berbagai negara penghasil kelapa di dunia.
“Semoga momen ini menjadi kesempatan bagi Provinsi Lampung untuk lebih memperkenalkan destinasi pariwisata, peluang investasi, kelezatan kuliner dan produk ekonomi kreatifnya ke kancah internasional,” kata Gubernur Arinal.
Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor agraris, Provinsi Lampung merupakan salah satu penyangga pangan nasional, terutama untuk beberapa komoditi pertanian dan perkebunan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan upaya penguatan melalui Program Kartu Petani Berjaya, hilirisasi produk-produk unggulan, serta penguatan perdagangan dalam dan luar negeri.
Sampai dengan triwulan III Tahun 2023, sektor perdagangan tumbuh dengan baik yaitu sebesar 10,32%, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 dan menjadi sektor pendorong utama ketiga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
Jika melihat kinerja perdagangan luar negeri, pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2023, Provinsi Lampung telah mencatatkan nilai ekspor sebesar 3,4 miliar USD, impor sebesar 1,48 miliar USD, dan menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 1,93 miliar USD.
Ekspor Provinsi Lampung didominasi oleh produk hasil pertanian dan perkebunan, di antaranya CPO, kopi robusta, nanas kaleng, karet dan produk kelapa.
Kelapa merupakan salah satu komoditi andalan utama dari Provinsi Lampung. Gubernur Arinal menyebutkan, saat ini total produksi kelapa di Provinsi Lampung mencapai 78.571 ton dengan luas area sebesar 89.673 Ha pada tahun 2022. Berbagai produk kelapa telah disalurkan ke pasar dalam negeri dan diekspor ke berbagai negara.
Adapun negara tujuan ekspor produk kelapa secara utama adalah Amerika, China, Belanda, Jepang, dan Australia. Variasi produk kelapa dari Provinsi Lampung yang telah diekspor diantaranya yaitu santan kelapa, karbon aktif, briket, sabut kelapa, kopra, nata de coco, minyak kelapa, kelapa utuh dan lidi nipah.
Produksi produk kelapa ini didukung dengan sejumlah perusahaan industri besar pengolahan kelapa yang berada di Provinsi Lampung. Selain itu, melalui UMKM di Provinsi Lampung kelapa juga telah dimanfaatkan menjadi berbagai produk kerajinan diantaranya fashion dan home dekor.
Saat ini Provinsi Lampung juga telah berkolaborasi dengan berbagai instansi, terutama Kementerian Perdagangan serta instansi terkait lainnya, dalam membantu penguatan pasar dari UMKM termasuk produk kelapa, diantaranya sertifikasi halal, pemberian pendampingan ekspor, dan kerjasama perdagangan antar wilayah.
Sebagai daerah penghasil kelapa, Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kelapa di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, antara lain hama dan penyakit, alih fungsi lahan, dan lainnya. Selain itu belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk atau hilirisasi untuk produk kelapa.
Melalui Forum Pertemuan tingkat Menteri ICC ke-59 ini, Gubernur berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi agar komoditi kelapa semakin berjaya, khususnya peningkatan produktivitas, memperkuat industri kelapa melalui diversifikasi dan hilirisasi produk kelapa yang dibutuhkan dunia.
“Saya berharap hasil pertemuan ini juga bisa diadaptasi untuk menjadi acuan Provinsi Lampung dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas tanaman kelapa, peningkatan daya saing produk olahan industri kelapa, penguatan pasar, serta program lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dunia usaha, dan seluruh masyarakat,” ucap Gubernur.
Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menjelaskan, dipilihnya Lampung sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri ICC ke-59 yang dihadiri 80 delegasi dari 15 negara anggota ICC, dikarenakan Provinsi Lampung merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia mendorong pengembangan sektor kelapa berkelanjutan, sejalan dengan upaya peningkatan harga kelapa, teknologi pengembangan produk kelapa bernilai tambah sehingga petani menjadi lebih sejahtera.
“Diharapkan forum ini dapat memberikan nilai tambah bagi para petani melalui peningkatan produktivitas, tersedianya bibit unggul serta hilirisasi,” kata Menteri Perdagangan. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
