Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Luncurkan Beras Medium Berjaya
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para Kepala Desa se-Provinsi Lampung, sekaligus peluncuran perdana Beras Medium Berjaya dalam rangka pengendalian inflasi 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Selasa (05/12/2023).
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan 2.500 orang peserta yang terdiri dari Bupati/Walikota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, serta Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan Kepala Tiyuh se-Provinsi Lampung.
Mendag Zulkifli Hasan dalam sambutannya menyatakan bahwa masyarakat Lampung patut bersyukur karena saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh diatas rata-rata Nasional.
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh diatas 5%, dan hebatnya, ini yang harus kita syukuri, ini hebatnya Gubernur Lampung, pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh hingga 8%, saya mau naikin sampe 5.5% aja setengah mati,” ujarnya.
Kemudian terkait pengendalian inflasi, Zulkifli Hasan juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung, karena produksi beras Provinsi Lampung Surplus bahkan mampu mensuplai Provinsi lainnya di Sumatera bahkan daerah-daerah lainnya.
“Kementerian Perdagangan atas permintaan Badan Pangan Nasional dan Bulog sampai harus impor beras untuk mengatasi inflasi, Lampung malah surplus dan mampu mensuplai daerah lainnya,” ucap Mendag.
Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Rakor hari ini merupakan sarana untuk berdialog langsung dengan kepala desa dan menyerap aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan visi Rakyat Lampung Berjaya.
Gubernur juga mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dan meningkatkan kualitas serta pemerataan pelayanan publik, diperlukan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung telah menelurkan beberapa program, diantaranya yakni Program SMART VILLAGE atau Desa cerdas berbasis digital.
Program Smart Village dalam implementasinya berpijak pada 3 pilar utama yang akan dapat mewujudkan desa yang cerdas yaitu :
1. Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik berbasis digital yang prima dan terintegrasi, baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi (Smart Government).
2. Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya sentra ekonomi baru di Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa (Smart Economy).
3. Mendorong budaya masyarakat di desa untuk memanfaatkan teknologi, membangun jejaring dan kolaborasi/ kerjasama desa dalam rangka membangun kekuatan ekonomi kreatif digital di Provinsi Lampung (Smart People).
“Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) saat ini terdapat 181 Desa Mandiri, 1.008 Desa Maju, 1.253 Desa Berkembang di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur.
Sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kemajuan Desa, pada kegiatan tersebut Gubernur Arinal memberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Desa-desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung sebanyak 2.446 Desa dan 205 Kelurahan, masing-masing sebesar 6 (enam) juta rupiah sebagai upaya peningkatan Smart Village di Provinsi Lampung.
Kemudian dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Operasi Pasar Beras Medium 1000 ton untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Harga Eceran Tertinggi Rp. 10.900 / kg nya.
“Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, saya berharap dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi setiap keluarga di Provinsi Lampung. Semoga langkah kita ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” harap Gubernur.
“Melalui kesempatan ini, saya harapkan kepada Kepala Desa beserta perangkat dapat melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa yang semakin berhasil guna dan berdaya guna, sebagaimana harapan Kami, desa-desa di Provinsi Lampung makin Berjaya,” tutup Gubernur.
Usai kegiatan, Gubernur bersama-sama dengan Kepala OPD terkait dan Kepala Desa, melakukan pelepasan kendaraan yang membawa 1000 ton Beras Medium Berjaya dalam rangka pengendalian inflasi menuju ke 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (*)
Lampung
BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)

