Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Canangkan Hari Jadi RSUDAM dan Resmikan Gedung Respiratory Intensive Care
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mencanangkan Hari Jadi RSUD Abdul Moeloek yang jatuh pada 7 Agustus 1984 dan meresmikan Gedung Respiratory Intensive Care Unit (R-ICU) serta Gedung Administrasi Transformasi Layanan Kesehatan RSUD Abdul Moeloek pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60, di Halaman Gedung Eksekutif RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (20/11/2024).
Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini Pj. Gubernur Samsudin juga menandatangani perjanjian kerjasama Pengampuan 10 Layanan Prioritas Nasional dalam Transformasi Kesehatan antara RSUD Abdul Moeloek dengan 9 RSUD Kabupaten/Kota.
Dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan 4 RSUD Kabupaten/Kota.
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin mengajak seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Lampung berkontribusi maksimal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional ke-60 kepada segenap civitas hospitalia RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dan pemangku kepentingan lainnya. Mudah-mudahan pada HKN ke-60 ini usia yang mewakili sebuah kematangan dan kemapanan dalam membangun kesehatan,” ujar Samsudin.
Dalam rangka mencapai Indonesia Emas tahun 2045, jelas Samsudin, Provinsi Lampung harus mewujudkan syarat utama yaitu Indonesia yang sehat dan cerdas.
“Dan ini akan bisa dicapai manakala kita bergandengan tangan bersama-sama tentunya peningkatan kualitas rumah sakit Abdul Moeloek, fasilitas Kesehatan lainnya harus ditingkatkan kita bersama-sama untuk bergerak bersama dan juga sehat bersama,” ujarnya.
Samsudin menilai transformasi kesehatan di era Presiden Prabowo Subianto betul-betul memprioritaskan kesehatan di atas segalanya.
“Dengan digulirkannya makan bergizi gratis itu dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kita juga semua harus mendukung program makan Gizi gratis ini,” ujar Samsudin.
Dan untuk tahun 2024, semua elemen seperti Pemerintahan baik Provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, semua berusaha untuk mensukseskan program makan bergizi gratis itu yang tentunya akan dilakukan nanti pada tahun 2025.
“Semua pada hakekatnya juga bergerak bersama-sama untuk berupaya merencanakan sebuah peningkatan kesehatan di kalangan masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Samsudin berpesan kepada seluruh jajaran kesehatan yang ada di Provinsi Lampung untuk terus berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program-program pemerintah tersebut.
“Mari kita bekerjasama bahu membahu dengan semua lintas program dan lintas sektor berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat setinggi-tingginya khususnya di Provinsi Lampung,” ajak Samsudin.
Dalam laporannya, Dirut RSUD Abdul Moeloek, Lukman Pura, menyampaikan bahwa Tema peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 pada
tahun 2024 adalah Gerak Bersama, Sehat Bersama.
Dalam rangka memperingati HKN tersebut, terdapat beberapa
rangkaian kegiatan diantaranya Bakti Sosial (Donor Darah, Khitan Modern, Edukasi Diabetes Melitus, Tali Asih bagi Pasien Rawat Inap), Pertandingan Olahraga (Catur, Tenis Meja, Biliar, Senam Kreasi), dan Kegiatan Ilmiah (Seminar Transformasi dan Lokakarya Pengembangan RSAM).
Selanjutnya, Peresmian Gedung Administrasi Transformasi Layanan Kesehatan (AM-Heritage) dan Pencanangan Hari Jadi RSUDAM tanggal 7 Agustus1984; Peresmian Revitalisasi Gedung Isolasi Flu Burung menjadi Gedung Respiratory Intensive Care Unit (R-ICU); dan pemberian Tali Asih kepada Pasien Rawat Inap di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. (*)
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
