Lampung
Pj. Sekdaprov Lampung Buka Rakor Satu Data Indonesia 2024, Wujudkan Data Berkualitas Untuk Pembangunan
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy membuka Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2024 bertempat di Hotel Horison, Kamis (21/11/2024).
Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2024 ini mengusung tema ‘Mewujudkan Data Yang Berkualitas Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Lampung’ dan diikuti oleh 100 peserta,meliputi unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung (Bappeda dan Diskominfo).
Menurut Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia Provinsi Lampung ini penting untuk keberlangsungan Visi dan arah pembangunan Indonesia dan Pemerintah Daerah Lampung, Khususnya untuk menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045.
“Saya ingin menekankan bahwa untuk mewujudkan visi, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk didalamnya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi tata kelola ‘Data Yang Berkualitas’ baik dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa-Kelurahan,” ujarnya.
Fredy juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan amanat undang-undang untuk mewujudkan pembangunan daerah kedepan tidaklah ringan.
“Berbagai macam peluang, hambatan dan dinamika dalam pembangunan senantiasa menyertai dan menjadi tantangan
pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mewujudkan Satu Data Indonesia Provinsi Lampung,” lanjutnya.
Fredy juga melanjutkan bahwa prinsip-prinsip satu data untuk menjembatani tantangan–tantangan pembangunan, seperti : Standar Data, Meta Data, Interoperabilitas (berbagi pakai data), serta kode referensi (data induk) merupakan tantangan tersendiri yang secara bersamaan harus diprogres secara simultan dan menerus.
Lebih lanjut, Fredy berharap melalui Rapat Koordinasi Satu Data Lampung ini diharapkan Pembina Data dan Walidata serta Perangkat Daerah di Provinsi Lampung (selaku Produsen Data) dan juga pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menyelaraskan program antar sektor dan kegiatan dengan penyajian Data yang lebih akurat dan akuntabel serta dapat berbagi pakai Data.
“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat berkontribusi dalam melakukan penetapan daftar data prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan keputusan menteri Bappenas serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah, kemudian daftar data prioritas tersebut akan di tetapkan dalam SK Kepala Daerah dan Dinas Kominfotik selaku Walidata dapat menghimpun daftar data prioritas tersebut kemudian dibagi pakaikan dalam Portal Satu Data Lampung,” tegasnya.
Dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Fredy juga mengimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk segera menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia di wilayah masing-masing.
“Saya juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah yang ada di kabupaten/kota melalui walidata untuk segera dapat mengintegrasikan Portal Satu Data di daerah masing-masing. Bagi kabupaten/kota yang belum melakukan integrasi portal agar dapat segera dilaksanakan, mengingat kegiatan Satu Data Indonesia ini juga menjadi salah satu komponen terpenting dalam penilaian PPD,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni dalam laporannya menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia adalah inisiasi untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data.
“Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Lampung meliputi: Data Statistik (Pembina BPS), Data Geospasial (Pembina Bappeda), dan Data Keuangan (Pembina BPKAD), serta Dinas Kominfotik selaku Walidata, dan dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi pedoman bersama dan menjadi acuan, yaitu: Satu Standar Data, Satu Metadata Baku, Interoperabilitas, Kode Referensi,” jelasnya.
Elvira juga mengungkapkan bahwa rakor ini diselenggarakan dalam upaya mensinergikan kinerja untuk mendukung perencanaan pembangunan Lampung.
“Rakor Satu Data diselenggarakan dalam upaya koordinasi dan konsolidasi kinerja Satu Data Daerah Lampung untuk Mewujudkan Data Yang Berkualitas Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Lampung,” lanjutnya.(*)
Bandar Lampung
Bersama Pemprov Lampung, Walikota Eva Dorong Percepatan Eliminasi TBC
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi Tuberkulosis. Hal tersebut disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan penting bagi daerah dalam melakukan aksi nyata, khususnya dalam penemuan dan penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TBC bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi karena dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.
Gubernur juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program ini dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.
Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.
Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.
Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.
Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.
“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung.
Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.
Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.
“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.
“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan daerah dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menekan angka TBC.
“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, serta 50 puskesmas pembantu dan 126 pos layanan kesehatan.(*)

