Ruwajurai
Kakanwil Kemenkum Lampung Lantik dan Ambil Sumpah Janji Tiga Pejabat Manjerial
Alteripost Bandar Lampung – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Lampung Santosa, melantik serta mengambil sumpah dan janji jabatan tiga pejabat manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.
Acara yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama dan pegawai Kementerian Hukum Lampung. Senin, (13/01/2025).
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025 yang mengatur pemberhentian dari jabatan manajerial dan non-manajerial serta pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kementerian Hukum. Langkah tersebut merupakan upaya menyegarkan struktur kepemimpinan dimasa transisi kementerian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung.
Dalam pelantikan ini, Yanvaldi Yanuar yang sebelumnya menjabat sebagai Analis SDM pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, kini dipercaya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Lampung.
Sementara itu, Arlisa Noviriantono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.
Selanjutnya, Sari Mesfriati yang sebelumnya memegang jabatan Kepala Bagian Humas, Program, dan Pelaporan kini diamanahkan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian Hukum Lampung.
Dalam sambutannya, Kakanwil Santosa menegaskan pentingnya kerja sama tim dalam menjalankan roda organisasi. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari biasakan tahu diri dan fokus pada tugas masing-masing dengan penuh integritas,” tegasnya.
Kakanwil Santosa juga mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik segera menyusun rencana kerja untuk satu tahun ke depan guna mendukung pembangunan Zona Integritas yang sedang dicanangkan. “Ini adalah kerja tim, bukan kerja individu. Setiap pokja yang ada harus siap menghadapi perubahan demi mewujudkan tujuan organisasi,” ujarnya.
Melalui pelantikan ini, diharapkan Kanwil Kementerian Hukum Lampung dapat terus mendukung berbagai program strategis yang telah direncanakan sepanjang tahun 2025 dan meningkatkan kinerja serta pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat.(*)
Alteripost Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang tercatat 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen.
Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen (yoy).
Inflasi Maret terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).
Kenaikan harga pangan tersebut dipicu meningkatnya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.
Sementara itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina pada 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Pesawaran dan Lampung Tengah.
Selain itu, penurunan harga emas dunia turut menekan harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen.
Ke depan, Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan (KPw) Lampung memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.
Dari sisi inflasi inti, risiko berasal dari peningkatan permintaan akibat kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35 persen yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, serta potensi kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, pada komponen volatile food, risiko dipicu oleh rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen. Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, curah hujan diprakirakan rendah pada April–September, serta adanya potensi El Nino lemah pada semester II yang dapat mengganggu produksi pangan dan hortikultura.
Dari sisi administered prices, risiko inflasi berasal dari potensi kenaikan harga BBM akibat fluktuasi harga minyak dunia, serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga barang.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar beras, penguatan kerja sama antar daerah, perbaikan distribusi pangan, hingga optimalisasi komunikasi publik guna menjaga ekspektasi inflasi di tengah ketidakpastian global.(*)
Eva Dwiana: Semangat Raden Ajeng Kartini Harus Hidup di Semua Generasi
Gubernur Tegaskan Dukungan Akses Global Bagi Generasi Muda
Dorong Ekonomi Daerah, HIPMI Lampung Audiensi dengan Bank Lampung
