Lampung
Gubernur Mirza Terima Kunker Spesifik Komisi XII DPR RI Dalam Rangka Monitoring Kesiapan PT. Pertamina Patra Niaga
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI dalam rangka memantau kesiapan PT. Pertamina Patra Niaga dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2025.
Gubernur Mirza dan Komisi XII DPR RI dipimpin Putri Zulkifli Hasan, yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI memantau PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Panjang, pada Rabu (12/3/2025).
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Mirza mengucapkan selamat datang kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR RI di Provinsi Lampung.
Gubernur Mirza juga mengapresiasi kepedulian Parlemen dalam memastikan kesiapan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG 3kg di Provinsi Lampung.
“Saya berterimakasih sekali, hari ini teman-teman dari Komisi XII DPR RI hadir di Provinsi Lampung dalam mengecek kesiapan dari Pertamina dalam menghadapi Lebaran,” ujarnya.
“Setelah dilakukan pengecekan, Alhamdulillah kesiapan BBM dan lain-lain sangat baik,” tambahnya.
Gubernur Mirza menilai momentum Lebaran ini adalah satu titik yang penting bagi Provinsi Lampung.
“Karena kalau inflasinya terlalu tinggi ketika lebaran ini, maka keadaan Lampung kedepan akan tidak terlalu baik. Tapi kalau inflasi kita di ramadhan ini bisa kita tekan, baik dan stabil, maka insyaallah setelah ramadhan, pertumbuhan ekonomi di Lampung akan semakin baik,” ujarnya.
Terkait kesiapan Pemprov Lampung dalam menghadapi arus mudik lebaran, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ke Provinsi Lampung, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan gerbang masuk ke Sumatera Bagian Selatan. “Jadi sangat penting dan sangat vital perannya memastikan ketersediaan dan juga stok, baik BBM dan LPG 3kg bersubsidi, sesuai dengan Asta Cita-nya Pak Presiden, supaya energi itu adil dan merata dan tepat sasaran,” ujar Putri.
Terkait stok BBM dan LPG, Putri menyampaikan bahwa ini sudah on track dan sesuai dengan stok. “Saya juga sangat apresiasi Pak Gubernur yang telah turun langsung. Tentu dengan kolaborasi, kita bersama memastikan distribusi dan juga pasokan dari BBM dan LPG bersubsidi,” ujarnya.
Putri berharap distribusi akan aman dan tidak ada praktik-praktik penyelewangan harga dan penimbunan stok. “Kita pastikan agar tepat sasaran,” ujarnya (*)
Lampung
Gubernur Rahmat Mirzani Tingkatkan Kesejahteraan Petani Singkong di Lampung: Harga Kompetitif Dibanding Daerah Lain
Alteripost Bandar Lampung – Provinsi Lampung, sebagai salah satu sentra produksi singkong di Indonesia, telah menetapkan harga resmi singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15% pada 23 Desember 2024. Namun, implementasi harga ini menghadapi kendala karena beberapa perusahaan tapioka di Lampung Timur memilih tutup dan belum mengindahkan keputusan tersebut.
Pada 31 Januari 2025, Kementerian Pertanian menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15%, berlaku secara nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya dalam mensejahterakan petani dan mendorong pengusaha untuk mematuhi aturan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pengusaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dan sudah berlaku mulai 31 Januari 2025,” ujarnya.
Di provinsi lain, harga singkong cenderung mengikuti ketetapan nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Namun, implementasi harga ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan kesepakatan antara petani dan industri setempat. Misalnya, di beberapa daerah, harga singkong sempat anjlok akibat produksi berlebih dan rendahnya mutu singkong, sehingga kalah bersaing dengan tepung tapioka impor dari Thailand dan Kamboja.
Dengan demikian, meskipun terdapat ketetapan harga nasional, perbedaan harga singkong bahan tapioka antara Lampung dan provinsi lainnya dapat terjadi akibat faktor-faktor lokal seperti kebijakan pemerintah daerah, kondisi pasar, kualitas singkong, dan respons industri terhadap kebijakan tersebut.
Selanjutnya, Gubernur berencana untuk kembali bertemu dengan perusahaan singkong di Lampung, guna mencapai formulasi tata niaga singkong yang baik di Lampung.
Guna menekan biaya produksi petani, Gubernur Mirza juga mendorong swasembada pupuk. Gubernur menjelaskan bahwa saat ini 70% dari Harga Pokok Produksi (HPP) petani berasal dari biaya pupuk, sehingga swasembada pupuk menjadi kunci untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kesejahteraan petani singkong di Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani dapat meningkat, dan stabilitas harga komoditas ini terjaga, sehingga memberikan dampak positif bagi petani dan perekonomian daerah. (*)
Herlinawati Qudrotul Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Tuba Periode 2025-2030
Eva Dwiana Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025
Eva Dwiana Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum KONI Bandar Lampung
