Lampung
Luar Biasa, Per 10 Mei 2025, Realisasi Pendapatan Pemprov Lampung Tembus 30,23 Persen
Alteripost.co, Bandarlampung-
Luar biasa, itulah kata yang tepat dalam mengapresiasi langkah Gubernur Lampung beserta jajarannya. Mengingat saat ini, per 10 Mei 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah mampu merealisasikan pendapatan sebesar 2,2 Triliun atau 30,23 persen secara keseluruhan dan Belanja sebesar 24,62 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun, secara keseluruhan dengan memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan belanja di luar Kas Daerah. Dalam struktur anggaran Dana BOS dan BLUD yang pengelolaannya tidak melalui Kas Daerah yang nilai ditaksir saat ini mencapai lebih dari 350 miliar.
Bahkan, realisasi terhadap pengelolaan keuangan di luar Kasda tersebut, terutama Dana BOS masih dalam tahap pengesahan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOSP yang dilakukan setiap 1 semester.
Namun demikian, secara de facto revolving terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dan BLUD telah terealisasi sehingga masuk dalam perhitungan realisasi APBD Pemerintah Daerah.
Melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui RKUD maupun diluar RKUD, saat ini Provinsi Lampung telah mencapai 30,23 persen untuk realisasi pendapatan dan 24,62 persen untuk realisasi belanja.
Jika nilai keseluruhan tersebut sudah terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka Realisasi APBD Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional.
Nilai realisasi keseluruhan tersebut, secara utuh akan dilaporkan dan di rilis pada periode rapat koordinasi berikutnya.
Selain itu, Tidak hanya melihat dari fenomena realisasi tersebut, pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung juga sebenarnya menunjukan kinerja yang baik dan optimal. hal ini dapat dilihat dari jumlah uang yang berada di kas daerah pada setiap harinya tidak lebih dari 0,03 persen.
Pemprov Lampung diketahui saat ini terus mengupayakan dalam mengoptimalkan semua penerimaan yang masuk setiap harinya untuk didistribusikan menjadi belanja daerah. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melakukan kunjungan ke perusahaan Sugar Group Company (SGC) dalam rangka penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan koordinasi penggalian potensi Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak Alat Berat.
Tim Bapenda Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Slamet Riadi selaku Kepala Bapenda Provinsi Lampung. Mereka disambut oleh Saeful Hidayat selaku perwakilan dari pihak manajemen Sugar Group Company.
Kunjungan yang dilakukan pada hari ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan SGC terhadap kewajiban perpajakan daerah sekaligus menggali potensi tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pertemuan ini juga dilakukan SGC menyatakan dengan tegas dukungan mereka untuk berkomitmen mendukung pembangunan di Provinsi Lampung dengan taat melaporkan dan membayar kewajiban pajak daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda menyampaikan data kendaraan bermotor milik SGC yang tercatat belum membayar PKB serta meminta klarifikasi atas alat berat dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan perusahaan dalam operasionalnya. Kedua pihak juga membahas tindak lanjut inventarisasi bersama untuk penyesuaian data dan potensi.
Pihak SGC menyambut baik kunjungan dan menyatakan akan mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah dengan memperbaiki administrasi perpajakan mereka serta bersedia melakukan koordinasi lanjutan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya intensif Bapenda Provinsi Lampung untuk mengamankan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus mendorong kesadaran dan tanggung jawab pajak bagi pelaku usaha besar di wilayah Lampung.(*)
Bapenda Lampung Intensifkan Penagihan dan Penggalian Potensi Pajak ke SGC
Lampung Satukan Langkah Menuju Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan
Wagub Lampung Jihan Nurlela Jadi Keynote Speaker Silaturahmi Pimpinan PT LLDIKTI Wilayah II
