Connect with us

Lampung

Pemprov Lampung Dukung Penuh Pembentukan Kodam XX/Radin Inten

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi I DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam transformasi menuju Kodam, yang digelar di ruang rapat Korem 043/Garuda Hitam, Kamis (4/7/2025).

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk dukungan, di antaranya dengan menghibahkan lahan seluas 16 hektare di kawasan Kota Baru untuk kebutuhan Korem 043/Gatam serta 40 hektare lahan tambahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kodam.

“Ini adalah wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pembentukan Kodam XX/Radin Inten di Lampung. Selama ini, sinergi antara Pemprov dan Korem 043/Gatam telah terjalin sangat baik, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan energi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Sekda.

Sekdaprov Marindo berharap, melalui Kunker Komisi I DPR RI, proses pembentukan Kodam di Lampung dapat berjalan lebih cepat sehingga sinergi antara TNI dan Pemprov Lampung semakin kuat untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut hangat kehadiran rombongan Komisi I DPR RI dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung pembentukan Kodam di Lampung.

“Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pembentukan Kodam. Korem selama ini telah bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai komponen bangsa di wilayah Lampung untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga kondusivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Danrem

Danrem juga menjelaskan bahwa pembangunan Kodam akan dilakukan di atas lahan hibah dari Pemprov Lampung dan mencakup pembangunan satuan-satuan pendukung lainnya. Menurutnya, masih banyak potensi lahan di wilayah Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Danrem menyebutkan, Kodam yang akan dibentuk di Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) dan akan diberi nama Kodam XX/Radin Inten. Kodam ini nantinya akan membawahi Korem 043/Garuda Hitam di Lampung serta Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.

“Kami mengapresiasi dukungan besar dari Pemprov Lampung yang telah memberikan dukungan seperti lahan dan berbagai bentuk sinergi demi terwujudnya Kodam XX/Radin Inten,” tambah Danrem.

Di sisi lain, Ketua rombongan Kunker Spesifik Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Kodam XX/Radin Inten yang akan bermarkas di Lampung.

“Pembentukan Kodam ini diyakini akan memperkuat pembangunan wilayah pertahanan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Bengkulu,” ujar Dave Laksono.

Dave juga meminta agar Korem 043/Gatam bersama seluruh pemangku kepentingan terkait menyusun kajian komprehensif mengenai potensi tantangan dalam proses pembentukan Kodam XX/Radin Inten, termasuk langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Rangkaian kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan DPR RI guna mewujudkan sistem pertahanan wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi, serta mendukung agenda pembangunan nasional, baik dari aspek keamanan dan pertahanan, maupun dari aspek perekonomian.

Sebagaimana diketahui, peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa banyak keuntungan, baik bagi pertahanan nasional maupun pembangunan daerah. Kodam memiliki wewenang komando lebih luas, anggaran lebih besar, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program-program pemerintah.

Dengan lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada di gerbang Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Lampung menjadi posisi ideal untuk keberadaan sebuah Kodam. Kodam XX/Raden Inten diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan bela negara bagi generasi muda. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Published

on

Foto: Capaian Opini WTP ke-12 yang diraih Pemprov Lampung

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.

“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading