Connect with us

DPRD

Kostiana Wakil Ketua DPRD Lampung Hadiri Sosialisasi Pancasila di Gereja HKBP Bandar Lampung

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gereja HKBP, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, pada Sabtu (5/7/2025).

Dalam sambutannya, Kostiana mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan yang diberikan oleh pihak gereja untuk melaksanakan kegiatan ini.

“Hari ini kita bersinergi. Ini adalah implementasi nyata dari Pancasila. Di sini hadir pendeta dan juga ustaz. Ini menunjukkan kita datang dari latar belakang agama dan suku yang berbeda, tetapi tetap bersatu,” ujar Kostiana.

Ia menambahkan, selain menyampaikan materi sosialisasi, pihaknya juga membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat yang hadir.

“Kami siap menampung aspirasi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Hermansyah dari Kesbangpol Provinsi Lampung mengingatkan bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari perbedaan yang kemudian bersatu demi melepaskan diri dari penjajahan.

“Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menyepakati Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Di era globalisasi ini, Pancasila dan wawasan kebangsaan kita memang menghadapi tantangan. Namun kita percaya, Pancasila akan tetap utuh dan final,” tegas Hermansyah.

Ia menambahkan bahwa Pancasila membatasi keegoan individu dan menjamin kesetaraan bagi semua warga negara tanpa membedakan agama, suku, atau ras.

“Sebagai pewaris bangsa, tugas kita adalah mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila serta tidak pernah mengganti atau menghapusnya,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh, antara lain Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi dan Wiwik Anggraeni, narasumber Donald Harris Sihotang dan Hermansyah, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading