Lampung
Sekdaprov Marindo: Bencana Banjir Tak Bisa Ditangani Sendiri, Harus Berkolaborasi dari Hulu Sampai Hilir
Alteripost.co, Bandarlampung- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Bandarlampung tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas wilayah dari daerah hulu sampai hilir.
Hal itu disampaikan Sekdaprov Marindo saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan sungai di wilayah Bandarlampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rakor tersebut merupakan langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Bandarlampung pada Jumat (6/3/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hujan berintensitas tinggi menyebabkan genangan di sejumlah kawasan permukiman dan ruas jalan, bahkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material.
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa persoalan banjir di ibu kota provinsi berkaitan dengan kondisi daerah hulu yang melintasi batas wilayah administrasi.
“Masalah banjir di Bandarlampung memerlukan kolaborasi yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci,” ujar Marindo.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V dari daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri. Ia menyoroti pentingnya pengkajian ulang sistem aliran pembuangan air agar beban drainase di kawasan perkotaan dapat berkurang.
Menurut Mukhlis, perlu skema aliran yang memungkinkan air langsung mengalir ke muara sungai atau laut yang lebih dekat.
“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” katanya.
Sementara itu, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah penanganan darurat pascabanjir, mulai dari perbaikan talud, pengerukan sungai, hingga pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung agar sejumlah rencana teknis seperti peninggian tanggul dapat segera direalisasikan.
Kepala BBWS Mesuji Sekampung Roy Panagom Pardede menjelaskan sejumlah rencana strategis yang akan dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, di antaranya normalisasi sungai dan peninggian tanggul di titik-titik rawan banjir.
Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai langkah strategis penanganan banjir, mulai dari penyusunan masterplan banjir terintegrasi, pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu, normalisasi sungai, hingga penataan ruang di kawasan bantaran sungai.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penambahan ruang terbuka hijau sebagai kawasan resapan air.
Marindo turut mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait persoalan sampah yang masih sering menyumbat saluran drainase.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika masyarakat masih membuang sampah ke sungai,” tegasnya.
Melalui koordinasi lintas daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Bandarlampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan guna meminimalisir risiko banjir di masa mendatang. (Red)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
Sekdaprov Marindo Kukuhkan Pengurus KORPRI Way Kanan
