Lampung
Pemprov Lampung Targetkan Peningkatan Peringkat Nasional LPPD
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Desk Pembahasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Selasa (10/3/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah perlu menempatkan diri pada kerangka penyusunan laporan kinerja pemerintahan tahun sebelumnya agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil.
Menurutnya, penyusunan LPPD merupakan bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja yang dilaporkan harus benar-benar mencerminkan capaian kerja yang telah dilakukan.
“Dalam forum ini kita sedang menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Tolong disetting dulu frame berpikir kita, bahwa Bapak Ibu hadir untuk menyusun laporan pemerintahan daerah tahun lalu,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, pemerintah daerah diwajibkan menyusun tiga laporan utama, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).
Ketiga laporan tersebut memiliki karakteristik serupa, namun ditujukan kepada segmen pembaca yang berbeda. LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi sebagai dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Marindo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan sementara, masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang capaian Indikator Kinerja Kuncinya belum optimal. Ia meyakini kondisi tersebut bukan karena kinerja yang kurang baik, melainkan kemungkinan disebabkan metode penginputan data atau pemilihan indikator yang kurang tepat.
“Saya yakin kinerja Pemprov Lampung sudah sangat baik. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sudah memenuhi regulasi dan capaiannya juga baik. Mungkin ini hanya persoalan metode operator dalam melakukan entry dan pemilihan data yang digunakan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keseriusan perangkat daerah dalam mengisi data pada aplikasi pelaporan, karena LPPD menjadi salah satu dasar penilaian kinerja kepala daerah yang diturunkan dari kinerja organisasi perangkat daerah.
“Kalau kita sudah bekerja dengan baik, jangan sampai kerja-kerja baik ini tidak terlihat oleh publik, masyarakat, dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain indikator kinerja, Marindo juga meminta perangkat daerah memperkuat pelaporan inovasi daerah serta efektivitas pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari penilaian dalam LPPD.
Ia mengingatkan bahwa pengisian data LPPD melalui aplikasi berlangsung sejak 1 Maret hingga 31 Maret, sesuai ketentuan bahwa laporan harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah itu, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
“Tahun lalu peringkat kita berada di posisi ke-14 secara nasional. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, Binarti Bintang menjelaskan bahwa penyusunan LPPD Tahun 2025 menggunakan indikator terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026.
Dengan adanya perubahan indikator tersebut, diperlukan koordinasi, klarifikasi, dan validasi data bersama seluruh perangkat daerah agar kesesuaian data serta kelengkapan dokumen pendukung dapat dipastikan sebelum proses finalisasi laporan.
Menurut Binarti, berdasarkan evaluasi nasional sebelumnya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025, capaian LPPD Provinsi Lampung berada pada status kinerja sedang dengan peringkat ke-14 nasional dari 33 provinsi dengan skor 3,0530.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil kompilasi sementara menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, sebagian data yang perlu diklarifikasi, serta indikator yang membutuhkan penyesuaian metode perhitungan sesuai pedoman terbaru.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto menegaskan bahwa LPPD merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Menurutnya, proses desk pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan keselarasan indikator dan capaian kinerja antar perangkat daerah dalam satu siklus manajemen kinerja pemerintah daerah.
Melalui rapat desk tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kualitas LPPD Tahun 2025 dapat semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional. (Rls)
Alteripoat Bandar Lampung – Gubernur Lampung tegaskan dukungan pemerintah provinsi Lampung dalam membuka akses bagi generasi muda untuk meraih peluang di tingkat global.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung dalam kegiatan Halal Bihalal sekaligus pelepasan Mahasiswa Nusadaya Academy dalam program magang di Taiwan bertempat di Nusadaya Academy, Selasa (21/04/2026).
Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung diwujudkan melalui penguatan pendidikan vokasi, penyediaan pelatihan bahasa yang terjangkau, hingga fasilitasi pembiayaan keberangkatan, sehingga generasi muda Lampung memiliki kesiapan dan daya saing untuk menembus dunia kerja internasional.
“Kami juga dari pemerintah Provinsi Lampung mendorong pendidikan vokasi supaya apa yang dipelajari di sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hari ini ada program namanya Vokasi Migran di sekolah ada program vokasi. Saya juga terus mendorong lembaga-lembaga pendidikan, semua tempat-tempat bahasa Itu saya dorong untuk buat les-lesnya dan yang paling penting harus murah,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan sekitar 1.000 lulusan SMA dapat diberangkatkan ke luar negeri setelah melalui pelatihan bahasa. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap.
“Di perbankan juga saya dorong bagaimana memberikan dana talangan untuk tenaga kerja migran kita dan insya Allah Kami targetkan Tahun ini Ada hampir mungkin ada 1000 orang Yang akan kita berangkatkan dari jenjang SMA dari 7.500 yang kita latih bahasa selama setahun. Target kami untuk ke Jepang aja dalam 2-3 tahun ke depan mngkin setiap tahun 10 sampai dengan 15 ribu orang diberangkatkan untuk ke Jepang,” tambahnya.
Gubernur menilai pelepasan ini merupakan momen yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung karena kembali mengirim generasi muda untuk menimba pengalaman di tingkat internasional sekaligus membawa nama baik daerah.
Lampung memiliki potensi besar dari sisi sumber daya manusia (SDM). Dengan sekitar 71 persen populasi berada pada usia produktif, provinsi ini memiliki kekuatan demografi yang signifikan untuk mendorong pembangunan. Namun demikian, ia menyoroti masih terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi yang hanya mampu menampung sekitar 10 persen lulusan SMA/SMK setiap tahun.
Gubernur menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai kunci kemajuan daerah dan negara. Ia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak akan berarti tanpa didukung oleh SDM yang unggul dan berkarakter.
Dalam konteks global, Gubernur menjelaskan bahwa banyak negara maju seperti Jepang dan Taiwan saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja akibat berakhirnya bonus demografi. Kondisi ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia, termasuk dari Lampung, untuk mengisi kebutuhan tersebut.
“Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga karakter. SDM Indonesia dikenal ramah, adaptif, dan memiliki etos kerja yang baik. Ini menjadi keunggulan yang harus dijaga,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Lampung memiliki karakter kuat hasil perpaduan budaya yang telah terbangun sejak lama, seperti semangat gotong royong dan nilai ‘Piil Pesenggiri’. Karakter tersebut dinilai menjadi modal penting dalam bersaing di kancah global.
Gubernur berharap para mahasiswa yang berangkat tidak hanya berperan sebagai peserta magang, tetapi juga sebagai duta daerah dan bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku selama berada di luar negeri karena akan mencerminkan citra Indonesia di mata dunia.
“Jadilah representasi terbaik Indonesia. Jika kalian menunjukkan kualitas dan sikap yang baik, maka peluang bagi generasi berikutnya akan semakin terbuka,” pesannya.
Gubernur berharap setelah menyelesaikan progam ini, mahasiswa dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan hospitality yang tengah berkembang di Lampung.
Sementara itu, Direktur Nusadaya Academy, Radep Riyantoro, menjelaskan bahwa mahasiswa dari program magang ini akan menjalani program magang sekaligus studi selama kurang lebih 18 bulan di Taiwan. Selama di sana, mereka tetap berstatus sebagai mahasiswa aktif, mendapatkan pengalaman kerja internasional.
“Mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga mendapatkan pengalaman global, penguatan bahasa asing seperti Inggris dan Mandarin, serta kesiapan menjadi SDM berkelas dunia,” jelasnya.
Radep menambahkan, setelah menyelesaikan program, mahasiswa akan kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi dan diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan hospitality yang tengah berkembang di Lampung.
Ia juga berpesan kepada para peserta agar menjaga nama baik daerah, bangsa, dan almamater selama menjalani program di luar negeri.
“Kalian disana berangkat untuk studi, pertukaran budaya, belajar dan mengambil manfaat-manfaat yang baik yang bisa diterapkan di Indonesia nanti,” pesannya.(*)
Pelepasan Jemaah Haji Bandar Lampung, Pemkot Beri Tali Asih Rp1 Juta
Ketua TP PKK Herlinawati Bersama Baznas Tuba Launching Program Bedah Rumah di Banjar Agung
Eva Dwiana: Semangat Raden Ajeng Kartini Harus Hidup di Semua Generasi
