Lampung
Gubernur Mirza Soroti Peran Pesantren Selamatkan Ribuan Anak Putus Sekolah di Lampung
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti peran vital pondok pesantren dalam menyelamatkan puluhan ribu anak putus sekolah dan menjaga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung.
“Saya tidak bayangkan seandainya tidak ada pesantren di Provinsi Lampung, mungkin IPM kita tambah jeblok, kemiskinan kita bertambah,” ujar Gubernur Mirza.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua MPR RI, ulama, umara, serta tokoh masyarakat se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung Bandar Lampung, pada Jumat (6/3/2026).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, terdapat ketimpangan signifikan terkait ketersediaan bangku sekolah menengah. Dari sekitar 130.000 lulusan SMP setiap tahunnya, hanya tersedia sekira 90.000 bangku SMA, menyisakan puluhan ribu siswa yang terancam putus pendidikan.
Sebanyak 20.000 lulusan SMP yang tidak tertampung tersebut akhirnya diserap oleh ribuan pondok pesantren di berbagai kabupaten dan kota di Lampung. Keberadaan sekitar 1.400 pesantren terbukti menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda berakhlak sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
Sebagai wujud kepedulian dan dukungan konkret pemerintah, Pemprov Lampung mengalokasikan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur kepada 20 pondok pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan pada acara tersebut.
Sejalan dengan isu pendidikan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyoroti daya saing lulusan SMA di Lampung di tingkat nasional. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya persentase putra daerah, yakni hanya berkisar 20 hingga 25 persen yang memenuhi standar kelulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila).
Menurut Muzani, pemerintah pusat kini menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu, dan Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi. “Pendidikan adalah cara terbaik memperbaiki kualitas bangsa untuk masa depan pada masa-masa yang akan datang,” tegas Muzani.
Selain infrastruktur pendidikan, penguatan ekonomi agraris juga menjadi fondasi utama kebijakan pemerintah daerah saat ini. Ketua MPR memuji langkah strategis Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan, di mana harga singkong berhasil menyentuh Rp1.350 per kilogram dan jagung stabil di angka Rp6.500 per kilogram.
“Kekayaan orang Lampung itu bukan dari tambang yang banyak karena di sini tidak ada tambang, kekayaan orang Lampung itu dari beras, dari jagung, dan dari singkong,” ucap Muzani.
Saat ini, Pemprov Lampung juga tengah mematangkan skema hilirisasi hasil bumi untuk mengundang investor membangun kawasan industri cokelat, kopi, dan olahan pangan lainnya.
Di tengah dinamika perekonomian tersebut, Muzani mengingatkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama agar roda pembangunan berjalan lancar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat toleransi dan kerukunan, terlebih di tengah memanasnya suhu geopolitik dan konflik di Timur Tengah saat ini.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan tausiah dan doa bersama oleh Dr. KH. Buchori Muslim. Kolaborasi yang solid antara ulama dan umara ini diyakini mampu menciptakan iklim daerah yang kondusif, mempercepat roda ekonomi dari desa hingga kota, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 400.2.7/4657/SJ tentang Penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia 2026.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Rabu (17/6/2026), yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kepala TVRI Stasiun Lampung.
Dalam arahannya, Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung menindaklanjuti arahan pemerintah pusat sesuai instruksi Mendagri. Ia mengatakan, surat tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai kondisi dan kemampuan daerah.
“Pak Gubernur mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri dengan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah diminta menyiapkan lokasi strategis untuk penyelenggaraan nobar, menggerakkan perangkat daerah dalam penyediaan sarana pendukung, pengaturan lalu lintas, kebersihan, hingga berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk melibatkan pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, organisasi kemasyarakatan, komunitas kepemudaan, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Marindo, momentum Piala Dunia 2026 harus dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya mendorong perputaran ekonomi daerah serta memperkuat dampak sosial yang positif.
“Kita ingin kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang menonton pertandingan sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana kegiatan ini mampu menghadirkan manfaat nyata, menggerakkan UMKM, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat,” katanya.
Marindo menegaskan bahwa di tengah berbagai dinamika dan tantangan saat ini, pemerintah daerah harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara tertib, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari implementasi surat tersebut, pemerintah daerah juga akan melakukan publikasi dan sosialisasi serta memastikan kegiatan nobar dapat diakses masyarakat di berbagai lokasi strategis. Selain itu, koordinasi dengan TVRI akan dilakukan mengingat TVRI merupakan pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala TVRI Stasiun Lampung, Muhammad Ikhsan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan nonton bareng di Provinsi Lampung.
Bersama seluruh OPD terkait, TVRI Lampung memastikan pelaksanaan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
Bandar Lampung Usia 344 Tahun, Kolaborasi Pemkot dan Pemprov Ditekankan untuk Pembangunan Berkelanjutan
HUT ke-344 Bandar Lampung, Pemkot Gelar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kedato
