Lampung
Pemprov Lampung Dorong Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Ekonomi dan Pemberdayaan Desa
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak seluruh kader Karang Taruna untuk menjadi motor penggerak ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi di tingkat desa. Hal ini dinilai sangat krusial guna mempercepat pembangunan daerah dan mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pesan tersebut ditegaskan Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulpakar, saat membuka secara Temu Karya ke-VIII Karang Taruna Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur, Sabtu (8/8/2026).
Agenda utama dari temu karya ini juga dilakukan Pemilihan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Masa Bakti 2026-2031.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengapresiasi pengabdian Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah yang terus konsisten merawat semangat kesetiakawanan sosial dan gotong royong hingga ke akar rumput.
Gubernur menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda dalam menyukseskan berbagai program prioritas provinsi, seperti Sekolah Unggulan, Kelas Migran Vokasi, Desaku Maju, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Manfaatkan teknologi sebagai sarana berinovasi, kembangkan potensi unggulan Lampung mulai dari pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar inovasi kepemudaan bisa terintegrasi dengan pembangunan daerah, yang ia tutup dengan manis melalui sebuah pantun penyemangat pengabdian.
Sementara itu, Plt. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi, melaporkan bahwa pelaksanaan Temu Karya ke-VIII ini didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) tertanggal 20 April 2026. Di hadapan seluruh ketua dan sekretaris Karang Taruna kabupaten/kota yang hadir, Yuliardi berharap agar organisasi ini selalu diposisikan sebagai aset penggerak, bukan sebagai beban daerah.
“Harapan kami bersama Pak Gubernur, kami bisa terus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Kami ingin maju, dan kemajuan kami pasti linear dengan kemajuan pemerintah,” ujar Yuliardi. Ia juga mengapresiasi soliditas seluruh kader di kabupaten/kota yang selama ini mampu mengelola dinamika organisasi dengan sangat baik.
Turut hadir memberikan arahan, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) PNKT, Ahmad Bahtiar Sebayang, yang mewakili Ketua Umum G. Budisatrio Djiwandono. Ia menekankan bahwa Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan berpelat merah memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal ketat program-program strategis Presiden RI agar benar-benar tepat sasaran.
Terlebih, arah kebijakan ekonomi nasional saat ini sangat berfokus pada pendistribusian anggaran langsung ke kantong-kantong desa untuk mendorong kelas menengah baru dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Lebih lanjut, Bahtiar mengajak Karang Taruna Lampung untuk agresif mencetak wirausaha muda. Menurutnya, rasio ideal pengusaha untuk mencapai status negara maju adalah 16-17 persen, sedangkan Indonesia saat ini baru menyentuh angka 4 persen.
“Banyak sekali program negara di bawah, dari hulu ke hilir, yang bisa kita suplai dan pasarkan. Teman-teman harus bisa menangkap peluang ini,” pungkas Bahtiar. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”
Gubernur mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan Samsat menjadi bagian penting dalam membangun dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, Samsat merupakan salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap harinya. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, kualitas pelayanan di setiap titik Samsat turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali dengan pembenahan kualitas pelayanan pemerintah.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta aparatur Samsat menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan budaya melayani masyarakat.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Gubernur juga mengaitkan kualitas pelayanan dengan pertumbuhan ekosistem ekonomi daerah. Menurutnya, budaya melayani yang baik dapat mendukung perkembangan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, UMKM hingga perhotelan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan Lampung.
Ia menyebut Lampung merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi pertanian dan memiliki jaringan jalan provinsi sekitar 1.700 kilometer. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Menurut Gubernur, optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ia mendorong Samsat dan Bapenda memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” ujarnya.
Gubernur mengapresiasi Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini turut mendukung inovasi pelayanan Samsat.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat 2026 bukan sekadar forum administratif dan evaluasi rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung. (Agus)
HUT ke-53, Parosil Paparkan Capaian Ekonomi dan Infrastruktur Lampung Barat
Pengangkatan Sejumlah Pegawai Kontrak di Pemkot Bandarlampung Diduga Dikondisikan, Kepala BKPSDM Pilih Bungkam
HUT Lantas ke-71, Dedikasi Personel Lalu Lintas Lampung Diguyur Penghargaan
