Lampung
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I Tahun 2023 Menunjukkan Trend Positif
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, membuka Diskusi Ekonomi Triwulanan (Diskon-Tri) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023, di Ruang Video Conference Lt.I Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kamis (11/5/2023).
Pada tanggal 5 Mei 2023 yang lalu, BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi Lampung Triwulan I Tahun 2023. Secara year-on-year, pertumbuhan ekonomi Lampung lebih tinggi dari rata – rata Sumatera dan untuk q-to-q, Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif, sementara 9 provinsi lainnya mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.
Potret pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I Tahun 2023, kata Gubernur, bisa menjadi pijakan bagi pertumbuhan ekonomi Triwulan II, sekaligus dapat menjadi pondasi dalam pengambilan kebijakan perekonomian Tahun 2023.
“Kita terus bekerja keras melakukan upaya yang terbaik agar kondisi perekonomian tidak mengalami kontraksi. Penting bagi kita melakukan assessment dan evaluasi atas capaian ekonomi dari para narasumber, outlook ke depan seperti apa, serta instrumen yang tepat untuk mendorong dan menjaga pertumbuhan ekonomi Lampung,” kata Gubernur.
Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal pulihnya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung. Gubernur mengatakan bahwa hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan untuk menggagas dan memunculkan ide-ide kreatif sebagai rekomendasi untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Opini WTP yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
Gubernur menjelaskan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada hakikatnya merupakan pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang terus didorong untuk stimulasi perekonomian daerah dan menjaga momentum pertumbuhan.
Sementara itu, Kepala BPS Lampung Atas Parlindungan Lubis mengungkapkan bahwa kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 tumbuh kuat 4,96% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan I 2023 ini ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNRPT, Ekspor, Investasi, PMTB dan Konsumsi Pemerintah yang semuanya mengalami pertumbuhan positif dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Pada Triwulan I 2023 (y-on-y), menurut sisi lapangan usaha, perdagangan (1,90%), serta transportasi dan pergudangan (1,40%) menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Sedangkan menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,01%.
Selain Kepala BPS Lampung, hadir sebagai narasumber perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kadin Lampung dan Akademisi Universitas Lampung Dr. Teguh Endaryanto. (*).
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
