Alteripost.co, Bandarlampung-
Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) hadir dalam menyelesaikan persoalan harga gabah yang saat ini melambung tinggi serta keluar dari Lampung.

Karena apabila hal itu tidak segera ditindaklanjuti Pemda, maka persoalan ini akan menyebabkan inflasi.

Ketua Perpadi Lampung Midi Iswanto mengatakan, penyerapan gabah petani pada musim panen raya Maret-April ini dikeluhkan oleh semua anggota Perpadi. Pasalnya, harga tinggi dan ada gabah yang keluar Lampung.

“Khususnya situasi kondisi perberasan ya, kondisi perberasan yang ada di Lampung Selatan khususnya para pelaku-pelaku penggilingan yang ada di Lampung Selatan bahwa tadi dilaporkan teman-teman ini di Lampung Selatan ini penggilingan pabriknya pada macet, karena gabah banyak keluar Lampung, karena ada yang membeli dengan harga lebih tinggi,” kata Midi Iswanto.

Oleh sebab itu, sebagai solusinya Perpadi juga meminta agar setiap pemerintah daerah ikut mengawasi penyerapan gabah dari petani ini.

“Apalagi memang ada Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa padi atau gabah tidak boleh keluar dari Lampung,” kata dia.

“Sebenarnya Lampung ini mampu bisa ekspor, tapi kalau ini keluar Lampung dalam bentuk gabah atau padi, nanti ujungnya Bulog kosong. makanya harus ada win-win solution,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehat Perpadi Lampung Selatan, Hipni, mengatakan bahwa harga gabah melambung tinggi ini dirasakan sudah 2 musim.

“Karena ada perusahaan dari pulau Jawa masuk ke Lamsel dan mengambil semua padi itu dari petani, dengan cara turun ke sawah secara langsung. Dan di Mesuji itu keluarnya ke OKU,” kata Hipni yang juga mantan Cabup Lamsel itu.

Maka pihaknya meminta agar Perda nomor 7 Tahun 2017 itu harus ditegakkan.

“Berdasarkan Perda itu bahwa gabah tidak boleh keluar dari Lampung. Kecuali dalam bentuk beras,” kata dia.

Saat ini harga gabah di Lamsel rata-rata sudah di angka 6,1- 6,4 ribu per kg.

“Dengan kondisi begini dampaknya bisa ke yang lain yakni inflasi. Makanya harus ada keseimbangan antara harga gabah dengan harga beras. Beli harga 6 ribuan kemudian menjual dalam bentuk beras di angka 10 ribuan. Ini kan gak seimbang,” kata dia.

Selain itu juga, para anggota Perpadi ini juga pada macet, karena mereka meminjam uang di Bank untuk tambahan modal.

“Rata-rata ini memakai Perbankan untuk pinjam duit bahkan ke bos katul. Nah bos katul juga macet sekarang ini. Maka pemerintah diminta hadir, dengan adanya perda nomor 7 tahun 2017,” ucap Penasehat Perpadi Lamsel itu. (*)