Ekonomi dan Bisnis
Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung April 2023 Tetap Terjaga
Alteripost.co Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan April 2023 lebih tinggi dari inflasi bulan Maret 2023. Di periode laporan inflasi tercatat sebesar 0,30% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan periode Maret 2023 tercatat sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, laju inflasi gabungan 2 kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro pada April 2023 tercatat sebesar 5,00% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 5,59% (yoy). Sementara itu, inflasi tahun kalender atau year to date pada April 2023 tercatat sebesar 1,3%.
Perkembangan inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung tersebut sejalan dengan realisasi inflasi gabungan 90 kota secara nasional dan 24 kota di Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm), 4,33% (yoy) dan 1,01% (ytd) untuk Nasional, dan sebesar 0,13% (mtm), 4,39% (yoy) dan 0,62% (ytd) untuk Sumatera.
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan April 2023 sesuai perkiraan dan historis data bulan inflasi setelah HBKN terutama didorong oleh beberapa kenaikan harga pada beberapa komoditas utama seperti angkutan antar kota, daging ayam ras, kendaraaan rental dan bawang merah yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,051%, 0,033%, 0033% dan 0,033%. Selain itu terdapat andil inflasi dari obat dan resep dipriode yang sama mengalam inflasi sebesar 0,036%.
Berdasarkan daftar komoditas utama penyumbang inflasi tersebut, inflasi pada bulan laporan terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 H yang mendorong kenaikan tarif angkutan antar kota dan kendaraan carter/rental.
Lebih lanjut, peningkatan permintaan selama HBKN dan peningkatan biaya produksi akibat kenaikan BBM mendorong produsen obat generik maupun paten untuk meningkatkan harga jual. Dari sisi komoditas bahan pangan, kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh peningkatan permintaan pada periode HBKN Idul Fitri 1444 H, sedangkan kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh mulai berakhirnya masa panen bawang merah di sentra produksi, Jawa Tengah, yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2023.
Di sisi lain, komoditas utama penahan inflasi pada April 2023 adalah Cabai Rawit, Cabai Merah, Angkutan Udara, Ikan Simba dan Bayam yang masing -masing diperiode laporan mengalami deflasi -0,089%, -0,029%, -0,018%, -0,006% dan -0,004%. Terjadinya deflasi pada komoditas-komoditas tersebut didorong oleh berlanjutnya penurunan harga aneka cabai seiring dengan periode panen yang masih berlanjut dan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2023.
Lebih lanjut, penurunan tarif angkutan udara dipengaruhi oleh himbauan Kementerian Perhubungan kepada maskapai penerbangan untuk memberikan diskon dengan rerata sekitar 2096 pada puncak arus balik, yaitu tanggal 26 – 29 April 2023. Sementara itu, penurunan harga ikan simba didukung oleh kondisi cuaca yang cukup kondusif untuk aktivitas penangkapan ikan, sedangkan penurunan harga bayam sejalan dengan periode panen yang sedang berlangsung.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung pada April 2023 tercatat sebesar 104,32, meningkat 0,03 (mtm) jika dibandingkan dengan 104,29 pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini didorong oleh kenaikan NTP Tanaman Perkebunan dan Peternakan sejalan dengan meningkatnya harga jual di tingkat produsen untuk gula pasir dan daging ayam ras akibat meningkatnya permintaan.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan kota di Provinsi Lampung akan mulai memasuki rentang sasaran inflasi 3 plus minus 1% (yoy) pada Semester II tahun 2023. Oleh karena itu, risiko-risiko yang perlu dimitigasi, antara lain dari Inflasi Inti berupa 1) Ekspektasi inflasi yang overshoot: 2) Dampak tunda 2nd round impact kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi inti, 3) Permintaan yang terakselerasi seiring dengan kenaikan UMP tahun 2023, dan 4) Daya beli masyarakat yang terpantau masih cukup rendah, berpotensi menyebabkan Inflasi Inti pada tingkat yang rendah dan tidak menguntungkan bagi pelaku usaha.
Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF) risiko yang perlu dimitigasi antara lain adalah berupa 1) Risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura di pada periode tanam, a.I. Januari – Februari 2023: Juni – Juli 2023: dan November – Desember 2023: 2) Risiko kenaikan harga minyak yang didorong oleh tertahannya – dengan tendensi meningkat – harga CPO dunia seiring dengan implementasi B35 di Indonesia dan pengetatan ekspor komoditas deforestasi EU: 3) Penyalahgunaan subsidi Minyakita, 4) Pendistnbusian beras di Lampung yang tidak merata akibat tingginya permintaan dari Pulau Jawa, yang perlu dimitigasi dengan penguatan penetapan HET beras, dan 5) Fenomena potensi El Nino yang bersampak pada komoditas pangan.
Sedangkan risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya 1) Kembali meningkatnya harga energi menjelang musim dingin akibat peningkatan permintaan global, 2) Diseminasi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok 2023 yang berpotensi mendorong percepatan kenaikan harga rokok: 3) Tingginya ketidakpastian supply energi Rusia dan perkembangan diversifikasi energi UE.
Meninjau perkembangan inflasi pada periode HBKN Idul Fitri 1444 H dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, berikut adalah beberapa upaya TPID Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yaitu:
1. Keterjangkauan Harga
Melakukan monitoring harga dan pasokan serta terus melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinuitas hingga harga kembali turun sampai dengan HET. Melakukan monitoring harga dan pasokan secara kontinuitas selama Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, khususnya pada komoditas-komoditas sebagai berikut: o Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: telur ayam, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, dan daging sapi. o Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga: daging ayam, aneka cabai, dan gula pasir. Memastikan penerapan batas atas tarif angkutan udara dan antar kota sesuai penerapannya, Kemenhub telah menindaklanjuti harga tiket lion group yang di atas TBA per awal April.
2. Ketersediaan Pasokan
Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD), utamanya komoditaskomoditas yang sering bergejolak, termasuk rencana KAD G2G dan B2B bawang merah antara Pemerintah Kota Metro dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
3. Kelancaran Distribusi
Memastikan kelancaran transportasi dan angkutan udara, darat, dan laut, dengan pembatasan angkutan barang, pengaturan lalulintas, peningkatan frekuensi penerbangan, dan optimalisasi Pelabuhan Panjang untuk menyebar kepadatan di Pelabuhan Bakauheni.
4. Komunikasi Efektif Melakukan komunikasi bijak belanja bersama dengan tokoh masyarakat dalam rangka menekan gejolak permintaan menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. (Rls).
Ekonomi dan Bisnis
OJK dan Pemprov Lampung Jajaki Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Percepat Pembangunan
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar pertemuan strategis di Kantor OJK Provinsi Lampung, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan pembiayaan proyek-proyek strategis daerah tidak terkendala keterbatasan anggaran di masa mendatang.
Pertemuan yang dipimpin Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Mulyadi Irsan, M.T., menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi peluang serta persiapan yang diperlukan apabila Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Instrumen obligasi maupun sukuk daerah dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai aspek penting, mulai dari kesiapan regulasi, kapasitas fiskal daerah, tata kelola, pemilihan proyek yang layak dibiayai, hingga kemampuan pembayaran kembali agar kesehatan fiskal daerah dan kepercayaan investor tetap terjaga.
Kebutuhan akan instrumen obligasi atau sukuk daerah dinilai semakin relevan seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dan keterbatasan APBD di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Lampung untuk menjadi pionir nasional dalam pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah. Selain menawarkan fleksibilitas pembayaran pokok saat jatuh tempo, obligasi dan sukuk daerah juga memungkinkan penentuan imbal hasil serta tenor yang sesuai kebutuhan, dilengkapi fitur buyback tanpa penalti dan fleksibilitas pendanaan bertahap untuk berbagai proyek.
Implementasi skema ini diharapkan dapat mendiversifikasi sumber pembiayaan pemerintah daerah, memperkuat tata kelola keuangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi yang aman bagi masyarakat.
Ke depan, obligasi daerah maupun sukuk daerah berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain membahas instrumen pembiayaan daerah, forum tersebut juga mendiskusikan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung serta pengembangan Program DesaKu Maju Lampung “Agrifuture”. Ketiga agenda tersebut dinilai saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan Lampung yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Program DesaKu Maju menargetkan transformasi 2.446 desa di Provinsi Lampung menuju status maju dan mandiri. Program ini diawali melalui proyek percontohan di 30 desa yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Melalui pengembangan subsektor peternakan sapi potong, program ini menerapkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, dan pupuk hayati, hingga penggemukan ternak, pencatatan digital melalui e-Livestock, hilirisasi produk daging, pengolahan limbah berbasis zero waste, serta integrasi pasar.
Dengan skema kemitraan tertutup (close loop) bersama pihak swasta untuk meminimalkan risiko perbankan, fase awal atau quick wins selama 12 bulan pertama ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, membentuk 30 klaster komunal, serta mendirikan tiga koperasi peternak.
Menanggapi peluang tersebut, Mulyadi Irsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi dan sukuk daerah, sekaligus menyusun regulasi pendukung Program DesaKu Maju Agrifuture.
“Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan deep dive analysis agar instrumen ini mampu memberikan dampak yang seimbang dan nyata bagi sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.
OJK menilai Lampung memiliki potensi ekonomi yang kuat, ditopang sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah.
Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif diyakini dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah.
Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan peta jalan yang komprehensif apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bertujuan menghadirkan sumber pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau dan berdaya saing.
“OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan,” tegas Otto Fitriandy.(*)
Ketua TP PKK Tuba Hadiri Haflah Akhirussanah dan wisuda tahfidz Pondok Pesantren Hidayatullah Menggala
Pemprov Lampung Jadi Contoh Nasional, Raih Predikat BB SAKIP dan A- Reformasi Birokrasi
OJK dan Pemprov Lampung Jajaki Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Percepat Pembangunan
