Lampung
Pemprov Lampung Bentuk Tim Gugus Tugas El Nino
Grahapost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Langkah Strategis Adaptasi dan Antisipasi Perubahan Iklim Ekstrim (El Nino) yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo secara virtual bertempat di Ruang Command Center lt. II Kantor Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/05/2023).
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya menyampaikan bahwa saat ini pembangunan pertanian dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, yaitu adanya perubahan iklim dan iklim ekstrim kekeringan (El-Nino).
Berdasarkan prediksi global International Research Institute (IRI) for Climate and Society dan juga BMKG bahwa saat ini telah terjadi penguatan intensitas El Nino dengan perkiraan puncak El Nino terjadi pada Agustus 2023 dan berdampak menurunnya produksi dan ketersediaan pangan sebesar 20-30%.
Dalam mengantisipasi hal tersebut, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu dengan melakukan peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung dan parit, sumur dalam, sumur resapan, saluran irigasi, introduksi varietas tahan kering.
Lalu, perlu dilakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan serta pengembangan komoditas 1000 hektar dan pengembangan pupuk organik secara masif dan mandiri.
Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya juga meminta daerah untuk melakukan identifikasi dan mapping untuk menentukan dan mengelompokkan daerah mana yang berada pada zona merah, kuning dan hijau.
Daerah agar membentuk Tim Gugus Tugas El Nino yang terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaan program adaptasi dan antisipasi berjalan terstruktur.
Dalam hal ini, Tim Gugus Tugas El Nino juga diminta untuk terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk menjamin produksi pangan dapat ditingkatkan.
Terakhir, pemerintah daerah juga diminta untuk memberikan fasilitasi penyediaan offtaker untuk menyerap produksi pangan dari petani.
Menanggapi arahan Menteri Pertanian RI, Gubernur Arinal Djunaidi dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa berdasarkan hasil analisis data kekeringan tanaman padi di Provinsi Lampung tahun 2023 relatif cukup aman.
Dalam mengantisipasi perubahan iklim ekstrim El Nino, Gubernur Lampung melaporkan bahwa pemerintah daerah akan menyediakan fasilitas penunjang di kabupaten-kabupaten yang masih belum memiliki fasilitas yang memadai.
“Kami akan mempersiapkan sumur bor di kabupaten dengan status cukup rawan karena kabupaten yang masuk dalam status tersebut adalah kabupaten yang masih belum memiliki irigasi teknis. Kami juga siap menindaklanjuti apabila terdapat peluang dan cara baru dalam menghadapi kondisi tersebut,” ucap Gubernur.
Gubernur Arinal juga meminta kepada pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian PU dikarenakan stok air pada embung-embung yang telah dibangun sudah mulai menipis.
Gubernur Arinal juga menyampaikan kesiapannya terkait arahan Menteri Pertanian RI pada pengembangan komoditas di lahan 1000 hektar.
“Pengembangan 1000 hektar akan kami siapkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Mudah-mudahan dapat dilakukan pada dua kabupaten tapi satu hamparan, di kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran khususnya di Gading Rejo dan Gedung Tataan. Itu memang sentral sawah. Semoga ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Terakhir, Gubernur Arinal Djunaidi melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga siap untuk membentuk Tim Gugus Tugas El Nino.
“Kami siap membentuk Tim Gugus Tugas dalam menghadapi El Nino terutama di wilayah-wilayah yang rawan ataupun cukup rawan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung,” pungkasnya.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
