Lampung
Gubernur Arinal Ajak Berkarya Melalui Program Yang Bersentuhan Langsung Dengan Masyarakat
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak segenap jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, untuk turut serta berperan secara konsisten berkerja dan berkarya melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteran keluarga.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 dan Hari Kartini ke-144 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, yang dilaksanakan di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (30/5/2023).
Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 dan Hari Kartini ke-144 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam Peringatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan penghargaan kepada 15 orang Kader PKK Inspiratif dan 15 orang Perempuan Berjasa dan Berprestasi dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Pada kesempatan itu juga dilakukan peluncuran buku“Tapis, Wastra dan Gaya Kekinian” oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal disaksikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Kartini memiliki makna yang mendalam bagi kita semua.
Hari Kesatuan Gerak PKK, merupakan momentum penting untuk menghargai upaya dan kontribusi PKK sebagai gerakan sosial, yang telah bekerja keras dalam menggalang kesadaran dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
“PKK telah menjadi kekuatan nyata yang mendorong perubahan positif di masyarakat, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup keluarga,” ujar Gubernur Arinal.
Oleh karena itu, dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Tahun 2023, Gubernur Arinal mengajak segenap jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, untuk turut serta berperan secara konsisten berkerja dan berkarya melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteran keluarga.
Pada Hari Kartini, kita memperingati jasa-jasa seorang pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini, yang dengan gagah berani melangkah keluar dari kungkungan tradisi dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta pendidikan bagi mereka.
“Di Provinsi Lampung, perempuan telah memberikan sumbangsih yang tak ternilai dalam berbagai bidang. Baik sebagai pemimpin, profesional, ibu, atau pilar keluarga, perempuan Lampung telah menunjukkan kecerdasan, ketangguhan, dan keteladanan yang luar biasa,” ujar Gubernur Arinal.
Untuk itu, Gubernur Arinal mengucapkan apresiasi yang tulus kepada seluruh perempuan di Provinsi Lampung, yang telah mengabdikan diri dalam pembangunan daerah ini.
“Saya juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perempuan dalam meraih potensi penuh mereka,” ujar Gubernur Arinal.
Dalam sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ny. Tri Tito Karnavian, yang dibacakan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal mengajak, agar momentum Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Tahun 2023 ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan saja. Namun rasa syukur dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK, haruslah selalu menimbulkan gelora, yakni membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak langkah dan kridanya Gerakan PKK.
“Semangat yang menggelora itu senantiasa harus menjadi energi untuk bergerak bersama,” ujar Riana Sari Arinal saat membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK.
Adapun Tema Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Tahun 2023 ini yakni Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh. Tema ini mengandung makna yang sangat mendasar pada era ini, yakni kebersamaan dan keterpaduan yang harus kita curahkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa Gerakan PKK itu sesungguhnya merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia. Dan dengan memahami serta menyadari atas potensi yang kita miliki itulah yang kemudian senantiasa harus kita pelihara, kita kembangkan, dan kita gelorakan secara terus-menerus,” ujar Riana Sari Arinal.
Sesuai dengan Tema sentral Hari Kesatua Gerak PKK Ke-51 yang difokuskan pada aspek Bergerak Bersama, Tri Tito Karnavian berpesan kepada segenap jajaran Tim Penggerak PKK, para Kader PKK, dan Kader Dasawisma, yaitu Bergeraklah Bersama dengan bakti dan karya nyata, serta bekerja tanpa pamrih, untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia maju.
Dalam Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 dan Hari Kartini ke-144 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 ini juga terdapat pemberian penghargaan kepada 15 orang Kader PKK Inspiratif dan 15 orang Perempuan Berjasa dan Berprestasi dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah salah satu Perempuan Berjasa dan Berprestasi dari Kabupaten Lampung Barat terpilih menjadi 10 orang yang hadir secara langsung pada puncak peringatan HKG di Medan, Sumatera Utara dan langsung diserahkan oleh Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi,” terang Riana Sari Arinal.
Pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran buku“Tapis, Wastra dan Gaya Kekinian” yang dikerjasamakan penerbitannya dengan Lampung Post. “Buku ini bercerita tentang perkembangan wastra khas Lampung yaitu “tapis” dari masa ke masa. Dengan harapan buku ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan literasi dan budaya Lampung,” ujar Ibu Riana Sari Arinal. (*).
Lampung
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)

