DPRD
Mirza: Nilai-nilai Pancasila Perlu Diaplikasikan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung H. Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Pancasila merupakan idelogi final berbangsa dan bernegara yang tak perlu diperdebatkan lagi. Bangsa ini Indonesia, kata dia, tinggal mengawal pengamalannya agar cita-cita ideologi negara itu terwujud.
Menurut Mirza, sapaan akrabnya, perdebatan soal Pancasila hanya akan membuat bangsa Indonesia mundur dan takkan pernah mewujudkan apa yang dicita-citakan lima sila dalam Pancasila. “Kini saatnya kita semua mengawal pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah ideologi Pancasila itu sudah benar-benar tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan,” kata Mirza di Bandar Lampung, Rabu (31/5/2023).
Hal itu dia sampaikan terkait Hari Lahir Pancasila 2023 yang diperingati setiap 1 Juni dan pada 2023 ini jatuh pada Kamis (1/6/2023). Hari Lahir Pancasila ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.
Menurut Mirza yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu, tolok ukur keberhasilan Pancasila, jika lima sila tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan dan sendi kehidupan masyarakat. Menurut Mirza, kehadiran Pancasila sangat dibutuhkan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.
“Ideologi Pancasila ini lahir dari kemajemukan bangsa Indonesia, agar seluruh kepentingan bangsa dapat terwakili oleh Pancasila. Oleh karena itu, jika ada yang masih memperdebatkannya berarti secara tidak langsung menggoyang kebhinekaan yang bisa meruntuhkan bangsa ini,” kata Mirza yang juga mantan Ketua Umum HImpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Provinsi Lampung itu.
Butir-butir Pancasila, kata dia, yang merajut kemajemukan dan perbedaan beribu suku dari Sabang sampai Merauke di Nusantara. Dengan butir-butir Pancasila itulah orang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua memiliki idelogi dan identitas yang sama. Sehingga memiliki persatuan yang kuat dan masih bisa bersatu hingga kini.
Peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa, menurut Mirza, makin dibutuhkan tatkala Indonesia kini memasuki tahun politik. Dia menyadari bakal banyak gesekan kepentingan muncul akibat persaingan merebut suara pemilih dan memenangkan kandidat presiden yang diusung masing-masing partai.
Di tengah kondisi itu, menurut Mirza yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung itu, Pancasila harus dijadikan perekat bagi semua.
“Silakan bersaing secara ide dan gagasan, tapi cita-cita kita sama, yakni bagaimana mewujudkan cita-cita Pancasila bagi bangsa dan negara,” kata Mirza.
Terlebih bagi Partai Gerindra yang mengambil logo kepala Burung Garuda Pancasila, mengawal cita-cita Pancasila merupakan dasar gerak seluruh kader partai Besutan Prabowo Subianto itu.
“Seluruh kader Gerindra otomatis Pancasilais dan wajib mengawal pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, karena partai ini dibangun dengan semangat yang ada dalam lima sila Pancasila itu,” kata Mirza yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bandar Lampung itu. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
